JEPARA, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar rapat evaluasi bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di ruang kerja Bupati, Senin (18/4). Rapat ini sebagai respond cepat pemerintah dalam mengurai permasalahan kelangkaan pupuk subsidi.
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Zamroni Leistiaza menyebutkan, sebanyak 8.342 Kartu Tani belum terdistribusi. Hal ini membuat sebagian petani belum mendapatkan pupuk subsidi.
“Faktanya memang masih ada 8.342 Kartu Tani yang belum terdistribusi, dan ini sedang kita genjot pendistribusian Kartu Tani,” kata Zamroni.
DPRD Blora Usulkan Pupuk Bersubsidi Segera Dicabut
Ia menjelaskan, salah satu permasalahan pendistribusian Kartu Tani yaitu pendistribusian dari Bank BRI pusat sering terlambat. “Sejauh ini sudah ada 64.736 Kartu Tani yang dicetak. Sedangkan, yang sudah terdistribusi baru 56.394 kartu,” ujarnya.
Selain itu, dalam pendistribusian Kartu Tani sering ditemui sejumlah kendala, seperti kesalahan pendistribusian hingga kekeliruan nama penerima. Sehingga, membutuhkan waktu guna menyelesaikan masalah tersebut.
“Hari ini mulai kita bagikan ke desa-desa untuk yang belum terdistribusikan. Jika jumlahnya tidak begitu banyak bisa diambil di kantor unit bank BRI,” imbuhnya.
Penjualan Pupuk Subsidi Ilegal di Blora Dibongkar
Sementara itu, Bupati Jepara Dian Kristiandi mengungkapkan, beberapa kendala di lapangan lebih dominan disebabkan oleh persoalan sistem. Hal ini cukup beralasan, karena ada sebagian petani yang belum mendapatkan kartu tani. Padahal, kartu tani ini menjadi satu-satunya alat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Kendala yang kemarin adalah soal sistem, para petani yang belum semuanya mendapatkan kartu,” terangnya.
Andi menegaskan, persoalan kelangkaan maupun harga pupuk yang tak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) secepatnya akan terurai. Targetnya dapat rampung sebelum tiba musim tanam besok (MT-2).
“Semoga dalam waktu dekat, paling tidak pada musim tanam besok para petani sudah tidak lagi kesulitan soal pupuk,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, diungkapkan Bupati, PT Pupuk Indonesia dan para distributor juga telah memberikan kepastian yaitu terkait jumlah pupuk yang sebenarnya telah mencukupi dari semua kebutuhan. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
