KENDAL, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Kendal menyambut hangat kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diadakan pada Selasa sore, 16 September 2025 di Aula Rumah Dinas Bupati Kendal.
Kunjungan ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sholeha Kurniawati, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Disnakertrans dan Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran rombongan Komisi B. Pada kesempatan tersebut Bupati juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menangani isu pengangguran.
“Kendala dalam penanggulangan pengangguran bukanlah hal yang mudah, tapi dengan adanya Kawasan Industri Kendal, kita mulai melihat hasilnya. Pengurangan tingkat pengangguran di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa kawasan industri ini telah memberikan dampak positif, tetapi tentu saja tantangannya tidak berhenti sampai di sini,” ungkap Bupati Dyah Kartika.
Menurut data yang dipaparkan oleh Bupati Kendal, meskipun ada kemajuan signifikan dalam penurunan tingkat pengangguran sejak 2020, tantangan besar tetap ada. Hingga Agustus 2025, Kawasan Industri Kendal sudah menyerap hampir 63 ribu tenaga kerja, dengan lebih dari setengahnya berasal dari warga lokal.
Namun, perhatian terhadap kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai bagi industri tetap menjadi isu krusial.
Dirinya menegaskan, bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk menciptakan program pelatihan dan meningkatkan kualitas pendidikan agar tenaga kerja lokal siap bersaing di dunia industri.
Pembangunan Kawasan Industri Kendal yang kini memasuki tahap kedua, dengan luas mencapai 1000 hektar, diharapkan dapat lebih meningkatkan daya serap tenaga kerja dan memperkuat perekonomian lokal.
Bupati juga menyebutkan beberapa kendala yang masih harus dihadapi, seperti memastikan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Kami terus berusaha mengatasi kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan SDM. Ini adalah tantangan bersama yang memerlukan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan fasilitas pelatihan yang lebih terpusat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menggandeng berbagai pihak, termasuk melalui program MoU dengan sejumlah stakeholder untuk menyediakan pelatihan yang lebih terfokus pada keterampilan yang dibutuhkan di Kawasan Industri Kendal.
Salah satu inisiatif unggulan adalah program satu desa satu sarjana, yang memfasilitasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di kawasan industri tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sholeha Kurniawati, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Kendal dalam mengelola Kawasan Industri dan menangani masalah pengangguran.
“Kami datang ke sini bukan hanya untuk mendengarkan laporan, tetapi untuk mencari tahu langsung bagaimana kami bisa membantu lebih jauh, terutama dalam hal penyiapan SDM dan pembenahan fasilitas pelatihan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, beberapa anggota Komisi B, termasuk Muhammad Farhan, menekankan pentingnya mengantisipasi masalah lingkungan dan sosial yang mungkin timbul seiring dengan pertumbuhan kawasan industri.
Farhan juga mengingatkan bahwa masyarakat Kendal harus dipersiapkan dengan baik agar tidak hanya menjadi penonton dalam gelombang industri yang sedang berkembang.
“Kesiapan SDM lokal harus menjadi prioritas. Tanpa itu, kita akan menghadapi masalah ketimpangan sosial di masa depan,” ujarnya.
Jurnalis: Arvian Maulana
Editor: Sekar S
