JEPARA, Lingkarjateng.id – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara melalui Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di aula lantai dua Kantor Kemenag Jepara pada Rabu, 10 Mei 2023.
FGD tersebut mengangkat tema “Sinkronisasi Kebijakan Kemenag Kabupaten Jepara dan Pemkab Jepara dalam Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru PAI pada Sekolah Umum melalui Sharing Anggaran Pelaksanaan PPG (Pendidikan Profesi Guru)”.
Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kantor Kemenag Jepara, Siti Yuliati, mengatakan bahwa salah satu tujuan FGD adalah permohonan partisipasi pembiayaan PPG PAI pada sekolah umum Pemerintah Kabupaten Jepara.
“Tujuannya adalah terwujudnya langkah yang substansi dan upaya sinkronisasi kebijakan dalam pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidik PAI se-Kabupaten Jepara,” ujarnya.
Yuli menyatakan, program PPG secara nasional setiap tahun hanya teranggar 5.000 DPAI untuk DPAI seluruh Indonesia. Sementara, jumlah DPAI yang PPG ada 151.995.
“Sehingga kalau kita memandang APBD dari APBN, jadi nanti waktu tunggu per tenaga pendidik untuk PPG bisa sampai 30 tahun,” jelasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif mengatakan bahwa 20 persen APBD tahun 2023 Kabupaten Jepara dialokasikan untuk pendidikan. Terkait pendidikan itu tidak hanya soal kesejahteraan guru saja ada juga anak putus sekolah yang lainnya.
“Terkait dengan PPG memang regulasi. Daerah itu tidak bisa ngapa-ngapain, semua regulasi dari pusat. Jika APBD tahun 2024 Kabupaten Jepara sebanyak Rp 2,6 triliun atau kita rencanakan Rp 800 miliar tentu sudah kurang lebih 35 persen anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebagai pelayanan wajib dasar,” bebernya.
Gus Haiz, sapaan Ketua DPRD Jepara, berharap di APBD tahun 2024, anggaran untuk PPG bisa disusun dan untuk anggaran tahun ini yang sudah dianggarkan bisa segera direalisasikan.
“Kami DPRD Kabupaten Jepara dalam rapat Banggar nanti akan kita bahas bersama. Memastikan bahwa anggaran tersebut bisa dimasukkan. Masalah jumlahnya nanti sesuai dengan kemampuan,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
