BATANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menyiapkan program “Dapat Kerja” (Daker) yang difokuskan pada peningkatan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Kepala Disnaker Batang, Suprapto, mengatakan program Daker merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran sekaligus memperluas akses kerja bagi masyarakat setempat.
“Program prioritas Bupati adalah Dapat Kerja. Tahun ini kami harapkan pelaksanaannya bisa lebih baik, baik dari sisi anggaran maupun jumlah aktivitas pelatihan dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya saat ditemui di Kantor Disnaker Batang, Kabupaten Batang, Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Suprapto, pelaksanaan pelatihan dalam program Daker tidak hanya terpusat di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Disnaker. Pihaknya juga menggandeng BLK swasta untuk memperluas jangkauan pelatihan, bahkan sebagian kegiatan telah berjalan di wilayah Subah.
“Pelatihan Daker ini tidak harus selalu di BLK Disnaker. Kami juga bekerja sama dengan BLK swasta, dan pelaksanaannya direncanakan rutin setiap bulan,” jelasnya.
Ia menyampaikan, program Daker dirancang dalam dua skema, yakni Daker formal dan Daker informal. Skema formal ditujukan untuk mempersiapkan pencari kerja masuk ke perusahaan, sedangkan skema informal diarahkan bagi peserta yang ingin berwirausaha atau bekerja secara mandiri setelah pelatihan.
Disnaker Batang menargetkan sedikitnya 2.000 peserta mengikuti program Daker sepanjang 2026. Namun, angka tersebut masih berpotensi meningkat seiring kebutuhan industri, khususnya untuk lulusan SLTA dan SMK.
“Kalau melihat kebutuhan, program Daker bisa sampai 4.500 orang. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, termasuk lulusan sarjana, mencapai sekitar 6.200 orang,” ujarnya.
Untuk mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan program, Suprapto mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pihaknya juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan pemerintah pusat.
“Biaya pelatihan tidak harus dari APBD. Kami mengajak stakeholder yang membutuhkan tenaga kerja untuk bersama-sama menyiapkan pelatihan. Perusahaan juga bisa mengadakan pelatihan sendiri dan dititipkan melalui Disnaker,” terangnya.
Suprapto menegaskan, jenis pelatihan yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri agar lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang relevan dan siap diserap pasar kerja.
“Intinya, kami ingin memastikan masyarakat Batang punya kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar,” pungkasnya.
Sumber: Humas Pemkab Batang
Editor: Rosyid
