BATANG, Lingkarjateng.id – Kebijakan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan aplikasi digital MyPertamina menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Maulana Yusuf yang mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai langkah pemerintah agar penyaluran Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.
“Mekanisme yang ada saat ini tidak adil karena subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu dibandingkan masyarakat yang kurang mampu,” ujar Ketua DPRD Batang Maulana Yusuf saat dihubungi tim Lingkar Media Group, Minggu (3/7).
Ia mencontohkan, kondisi saat ini banyak masyarakat mampu yang dapat membeli mobil, bahkan punya lebih dari satu motor dengan berbagai kemudahan. Hal ini tentu menyerap subsidi lebih banyak daripada mereka yang hanya punya satu motor dalam satu keluarga.
“Sedangkan rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan, tidak mendapat manfaat apa pun dari subsidi BBM,” imbuhnya.
Padahal, subsidi yang semakin besar akan membebani anggaran negara (APBN) dan Pertamina, sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi yang lebih dibutuhkan oleh rakyat miskin, petani, nelayan, lansia, difabel, dan UMKM.
“Jadi landasan berpikirnya adalah keadilan distributif dalam bentuk pengetatan penerima subsidi melalui sistem yang terpantau secara holistik dan real time,” ujar Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menajdi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi jika tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya.
Selain keadilan distributif, pemberlakuan sistem ini juga akan mampu menekan penyimpangan BBM subsidi di lapangan agar tidak beralih ke sektor industri, pertambangan bahkan penyelundupan dan tindakan mengambil BBM dari truk tangki Pertamina secara ilegal oleh oknum-oknum nakal.
“Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut lebih tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan kecil yang memiliki kebutuhan spesifik, baik untuk dapat hidup layak maupun untuk usaha atau kegiatan bersifat produktif dan tidak merembet ke oknum-oknum nakal,” terang Yusuf.
Di sisi lain, Yusuf mengatakan, pembuatan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas juga harus menyesuaikan kondisi masyarakat. Menurutnya tidak semua lapisan masyarakat mudah mengakses akun MyPertamina. Sehingga jangan sampai menjadi blunder, malah menyusahkan masyarakat dalam membeli BBM.
“Bayangkan masyarakat yang HP-nya belum Android yang tidak bisa mengunduh aplikasi. Belum lagi kalau internetnya kurang lancar. Jadi selain mempertimbangkan soal penyaluran BBM bersubsidi, juga harus dipikirkan perlakuan kepada masyarakat yang HP-nya belum bisa mengunduh aplikasi MyPertamina,” pungkas Yusuf. (MUSLICHUL BASID – KORAN LINGKAR)