SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyambut baik upaya Bank Indonesia (BI) perwakilan Jawa Tengah dalam memperluas penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), baik untuk lembaga pemerintahan maupun pelaku usaha.
Saat menghadiri kegiatan Angkringan dan Peresmian 12 Pasar Siap QRIS, Minggu (03/07), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno menerangkan, pihaknya selama ini juga sudah didorong dengan melakukan transaksi non tunai dalam pembelanjaan maupun pendapatannya. Selain dari sisi akuntabilitas yang lebih baik, transaksi nontunai juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan pemerintah.
“Dari sebaran (transaksi) pendapatan banyak, pengendaliannya juga agak sulit. Sehingga harus dikendalikan dengan sistem. Salah satunya adalah dengan menggunakan QRIS ini,” kata Sekda Sumarno di Sam Poo Kong.
Pembayaran dengan QRIS membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena bisa menekan kebocoran pendapatan. Sekda memberikan contoh, dulu untuk pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan karcis, pihak pemeriksa karcis bisa tidak menyobek karcis yang telah diserahkan masyarakat. Karcis itu berpeluang diserahkan lagi ke loket depan, untuk dijual lagi. Dengan cara itu, ada peluang kebocoran pendapatan pemerintah.
“Dengan model QRIS ini, itu tidak akan terjadi lagi. Itu adalah bentuk dari sisi akuntabilitas,” ujarnya.
Bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah, manfaat QRIS juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sekda menjelaskan, dengan QRIS uang juga jadi lebih aman dari kejahatan pencopetan dan dari kemungkinan menerima transaksi uang palsu. Di samping itu, menggunakan QRIS juga membuat transaksi lebih cepat karena tidak perlu lagi bingung mencari uang kembalian ataupun memberikan uang pas.
“Jadi aman, cepat, ini yang kita dorong betul dari Pemprov Jateng. Perbankan milik Pemprov Jateng juga kita dorong bertransaksi menggunakan QRIS,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwi Saputra menyampaikan, dengan digitalisasi kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat, dan efisien. Digitalisasi pembayaran menjadi penting, karena adanya trend perkembangan digital marketing dan digital banking.
Digitalisasi bagi keuangan pemerintah juga penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan membantu percepatan penyerapan anggaran pembangunan. Pada masa pandemi Covid-19 lalu, digitalisasi UMKM dan digitalisasi pembayaran membantu menahan terjadinya perlambatan ekonomi.
“Di Jawa Tengah, penggunaan QRIS sudah dapat ditemui pada transaksi jual beli di toko tradisional dan modern, pembayaran transportasi umum, pembayaran pajak dan retribusi Pemda, hingga donasi sosial,” ucapnya
Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mencatat, pada Mei 2022 sudah ada 1.422.406 merchant QRIS di Jawa Tengah. Pertumbuhan transaksi QRIS pada Maret 2022 mencapai angka 306,1% (yoy) dengan nilai Rp 232 miliar. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)