Pemkot Semarang Raih Predikat Pembangunan Terbaik se-Jateng

MENYERAHKAN: Ganjar Pranowo saat menyerahkan penghargaan pada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Gedung Gradhika Bhakti Praja. (Adimungkas/Lingkarjateng.id)

MENYERAHKAN: Ganjar Pranowo saat menyerahkan penghargaan pada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Gedung Gradhika Bhakti Praja. (Adimungkas/Lingkarjateng.id)

SEMARANG, Lingkarjateng.id – Kota Semarang kembali mengukir prestasi pada ajang penghargaan pembangunan daerah (PPD) 2022 tingkat Provinsi. Penghargaan tersebut diterima oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 di Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Sebelumnya, sejumlah tahapan penilaian telah diikuti Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang mencakup aspek pencapaian pembangunan, aspek kualitas, aspek penyusunan dokumen dan aspek inovasi hingga akhirnya Kota Semarang meraih predikat pembangunan terbaik se-Jateng.

Hendi menyebut program urban farming atau pertanian perkotaan menjadi salah satu inovasi unggulan Kota Semarang sebagai upaya pengembangan pertanian yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di masa pandemi. 

Pemkot Semarang Batasi Jam Operasional Tempat Hiburan saat Ramadan

Urban farming mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat otomatis menurun, sehingga memperkuat ketahanan pangan saat pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Dengan begitu Hendi sapaan akrabnya berkomitmen akan terus merealisasikan pekerjaan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, sebagai fokus dan evaluasi pembangunan pasca Covid-19.

Seperti diketahui bahwa Kota Semarang dinilai mampu menjaga capaian indikator makro (pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan IPM) tetap tinggi serta melakukan penyusunan perencanaan secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pemkot Semarang Prioritas Bangkitkan Sektor Pariwisata

Diketahui, PPD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi sampai nasional. Penilaian dilakukan terhadap dokumen perencanaan RKPD, presentasi dan wawancara serta verifikasi lapangan.

Keberadaan penilaian ini, ujar Hendi, dapat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. 

“Memberikan akses motivasi dan pembelajaran untuk pembangunan daerah yang lebih berkualitas, setiap tahun Bappenas menyelenggarakan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD),” ujarnya. (Lingkar Network | Adimungkas – Koran Lingkar)

Exit mobile version