Kualitas Perbaikan Jalan Dinilai Buruk, DPUTR Pati Sebut Terganjal Anggaran

Plt Kepala DPUPTR Kabupaten Pati, Riyoso. (Khairul Mishbah/Lingkarjateng.id)

Plt Kepala DPUPTR Kabupaten Pati, Riyoso. (Khairul Mishbah/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.id – Beberapa waktu lalu, banyak kritikan yang menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati terkait isu buruknya kualitas pembangunan jalan di Kabupaten Pati.

Menanggapi isu yang beredar, Plt Kepala DPUTR Pati, Riyoso, mengatakan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Ia menyebut, jika kurang maksimalnya kualitas jalan yang dibangun selama ini memang terkendala beberapa faktor, bukan karena kesengajaan pekerjaan.

“Jangan menilai dengan satu sisi. Jadi bukan karena kualitas pekerjaan buruk. Itu berbagai persoalan seperti dari muatan, intensitas kendaraan yang melintas, kelebihan muatan kendaraan. Itu beberapa problem yang harus diperhatikan,” jelasnya.

Tak Sesuai Ekspektasi, Pimpinan DPRD Pati Minta Pemkab Utamakan Kualitas Perbaikan Jalan

Riyoso menambahkan, perbaikan  jalan apabila ingin maksimal harus menggunakan hotmix atau cor. Tetapi nyatanya, anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

“Untuk jalan yang dilihat dengan kondisi alam, maka seharusnya dibangun dengan hotmix atau cor. Karena kalau lapis tipis aspal pasir (latasir) tidak mumpuni, seharusnya memang kita hotmix. Tetapi hitungannya anggaran yang dibutuhkan besar,” tegasnya.

Dicontihkan, untuk satu kilo meter pekerjaan jalan dengan lebar 6 meter, tebal 10 sentimeter dibutuhkan biaya per kilonya Rp 3 miliar. Sedangkan jika menggunakan latasir, dengan lebar dan panjang yang sama, itu hanya dibutuhkan anggaran Rp 1,2 miliar.

“Jadi penggunan latasir memang lebih murah, walaupun  lebih kuat hotmix. Maka selain mengejar kualitas, perbaikan jalan yang masih banyak harus segera dikerjakan. Salah satunya harus menggunakan bahan latasir dalam perbaikan jalan. Anggaran kita sangat minim, anggaran kita latasir saja tidak mampu sepenuhnya. Dengan kondisi anggaran, untuk ruas jalan 302 km seharusnya anggarannya minimal Rp 380 miliar. Sementara kita hanya Rp 64 miliar,” tandasnya. (Lingkar Network | Khairul Mishbah – Koran Lingkar)

Exit mobile version