SALATIGA, Lingkarjateng.id – Komisi B DPRD Kota Salatiga akan mengkaji penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan retribusi pedagang kaki lima (PKL) dan oprokan secara bertahap. Wacananya, retribusi akan dinaikkan dalam tiga tahap.
Rencana kajian tersebut muncul setelah Komisi B DPRD Kota Salatiga menyimpulkan hasil klarifikasi dengan Dinas Perdagangan setempat dan menyerap pendapat dari sejumlah pedagang oprokan dan PKL di Pasar Raya pada Senin, 3 Juni 2024.
“Sebenarnya pedagang tidak menolak kenaikan retribusi. Hanya mereka minta kenaikannya jangan langsung sebesar itu (Rp15.000 per hari). Maka dari itu, kami akan mengkaji penerapan Perda secara bertahap,” katanya usai menyambangi pedagang oprokan dan PKL Pasar Raya II Salatiga pada Senin, 3 Juni 2024.
Menurutnya, besaran kenaikan retribusi yang bisa diterima pedagang berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per hari. Namun, untuk mengukur kemampuan pedagang diperlukan pendataan secara riil. Oleh karena itu, teknisnya akan diserahkan kepada Dinas Perdagangan Kendal untuk melakukan pendataan terkait kemampuan pedagang.
“Hasil pendataan akan kita jadikan acuan dalam menentukan angka nominal kenaikan retribusi per tahapnya. Kalau pemikiran kami, kenaikan retribusi akan diterapkan dalam tiga tahap, dimulai tahun ini. Tahap kedua tahun berikutnya (2025), dan tahap ketiga 2026. Nanti tiap tahunnya akan kita evaluasi lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Miftah menyebut bahwa opsi penerapan kenaikan retribusi PKL secara bertahap adalah langkah yang tepat. Sebab, peraturan daerah yang sudah ditetapkan dan diterapkan harus tetap berjalan.
Maka dari itu, kata dia, Komisi B DPRD Kota Salatiga berupaya memberikan solusi terbaik agar penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 bisa berjalan dan diterima pedagang dengan baik.
“Solusinya akan kita kaji dengan Dinas Perdagangan. Dan opsi yang rasional adalah penerapan kenaikan retribusi secara bertahap,” tegasnya. (Lingkar Network | Angga Rosa – Lingkarjateng.id)