PATI, LingkarJateng.id – Kasus jual beli jabatan, pungli (pungutan liar), maupun gratifikasi sangat rawan terjadi di badan pemerintahan. Oleh sebab itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, berniat menjadikan Kabupaten Pati sebagai kabupaten pertama yang seluruh desanya menerapkan program anti korupsi.
Terlebih terkuaknya kasus jual beli jabatan yang menimpa sejumlah Kepala Desa (Kades) yang ada di Jawa Tengah, membuat Ganjar mewanti-wanti para petinggi desa untuk tidak melakukan hal serupa. Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Pati pada Rabu, 7 Desember 2022 dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Ganjar sempat terkejut tatkala seorang kades berteriak hal apa yang bisa dikorupsi dari pemerintah tingkat desa.
“Korupsi apa? di Blora dan Demak sudah tertangkap korupsi dana desa. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saat musdes (musyawarah desa), alokasi itu hanya untuk kebutuhan masyarakat,” ucap Ganjar di hadapan para Kades dan Camat yang hadir di Pendopo Kabupaten Pati.
Sebagai komitmen bersama, Ganjar bersama dengan Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, instansi terkait, dan tujuh perwakilan Kepala Desa menandatangani pakta integritas.
“Saya ingin Pati menjadi kabupaten pertama yang semua desa punya program anti korupsi,” tegasnya.
Melalui komitmen tersebut, seluruh kades dan pejabat daerah di Kabupaten Pati dapat menjunjung integritas antikorupsi.
Sependapat dengan Ganjar, Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro berharap seluruh kades dapat memegang amanah atas apa yang telah disepakati dalam pakta integritas.
Henggar tidak ingin mendengar adanya aduan dari masyarakat tentang pelayanan publik yang berbayar atau gratifikasi. Harapannya Pati dapat memegang amanah menjadi kota antikorupsi. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)