DPRD Pati Nilai Buruknya Kebijakan Pemerintah Bisa Memicu Kejahatan

DPRD Pati Nilai Buruknya Kebijakan Pemerintah Bisa Memicu Kejahatan

Anggota Komisi B DPRD Pati, H. Suriyanto, A.md. (Arif Febriyanto/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.id – Maraknya kasus kejahatan yang terjadi di kota-kota besar akhir-akhir ini tentu saja meresahkan masyarakat. Seperti kasus begal yang terjadi di Lombok ataupun aksi Klitih di Jogja yang merenggut korban jiwa.

Berbagai peristiwa kejahatan tersebut pun tidak luput dari sorotan anggota DPRD Pati, Suriyanto. Ia menilai ada sebab akibat yang membuat seseorang nekat berbuat kejahatan.

“Akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan yang ada di daerah maupun di kota-kota besar. Hal tersebut tak bisa terelakkan lagi, karena pasti ada sebab dan akibat sesuai dengan roda alam,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon baru-baru ini.

DPRD Pati Gelar Rapat Persiapan Pengesahan Raperda Disabilitas

Buruknya kebijakan pemerintah pun tak luput dari sorotan anggota komisi B ini. Dirinya menilai, ini adalah salah satu dari sebab banyaknya kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Salah satu sebabnya adalah segi tatanan aturan pemerintah, entah dilihat dari sudut pandang mana sehingga membuat masyarakat ini terpojokkan dan akhirnya nekat berbuat jahat,” tambahnya.

Buruknya tata aturan pemerintah ini pun dapat dilihat dari kasus pembegalan yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat belum lama ini. Di mana korban yang membela diri dengan membunuh begal justru malah ditetapkan menjadi tersangka.

Sehingga tidak salah jika politisi dari Fraksi Demokrat ini menyoroti buruknya aturan atau kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version