PATI, Lingkarjateng.id – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso, mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk proaktif dalam menjalankan tugasnya.
Narso menyampaikan bahwa peran Bawaslu harus tegas dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Terlebih, beberapa waktu lalu muncul dugaan dari masyarakat terkait adanya kecurangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati dalam rekrutmen anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara).
Pihaknya menyesalkan adanya laporan masyarakat tersebut. Apalagi, sampai saat ini masyarakat masih menduga-duga berbagai macam kecurangan. Baik dari perolehan nilai Computer Assisted Test (CAT) ataupun dugaan kerja sama antara KPU dengan perangkat desa.
“Seandainya tidak ada laporan dari masyarakat ke Bawaslu. Bawaslu juga bisa proaktif untuk menyelidiki dan meneliti ada pelanggaran dari KPU dalam hal penerimaan PPS,” ungkapnya.
Dirinya berharap masyarakat yang merasa dirugikan untuk berani melaporkan ke Bawaslu. Ia khawatir jika dugaan ini terus berkelanjutan akan tercipta Pemilu yang cacat di kemudian hari.
Begitupun dengan KPU yang berkedudukan sebagai penyelenggara, diharapkan untuk lebih transparan dalam segala proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kami berharap ada transparansi dalam penerimaan PPS, atau pihak lain yang nanti dilibatkan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Karena salah satu indikator Pemilu berkualitas itu datang dari penyelenggara yang harus kredibel dan kapabel,” imbuhnya.
Sementara itu, meskipun beredar berita negatif soal rekrutmen anggota PPS di kalangan masyarakat maupun di media sosial. Bawaslu Pati hingga saat ini belum menerima aduan resmi dari masyarakat terkait adanya kecurangan dalam penerimaan anggota PPS. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
