JEPARA, Lingkarjateng.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara menyebutkan ada tiga hal yang menjadi isu besar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, dalam sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan tema Peran Tokoh Agama dan Media dalam Mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu 2024) yang Berintegritas melalui Pengawasan Partisipatif pada Selasa, 20 Desember 2022.
Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, tokoh agama, dan penggiat media tentang tugas pengawas pemilu. Selain itu juga mengajak peran aktif masyarakat sebagai pengawas pemilu partisipatif dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.
“Setidaknya dalam kegiatan ini dihadiri 60 orang yang terdiri dari kelompok agama dan pegiat media,” ungkapnya.
Sujiantoko menyebutkan bahwa sosialisasi partisipatif tersebut merupakan yang kedua kalinya. Menurutnya, dengan melibatkan tokoh agama dan pawarta, pemilu 2024 diharapkan dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan berkualitas.
“Sebagaimana diketahui KPU RI telah melakukan pengundian dan penetapan nomor urut 17 parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Dari 17 parpol, ada 9 parpol yang mendapatkan PT,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sujiantoko menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi isu besar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Tiga isu tersebut, yaitu terkait isu informasi hoaks, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Kemudian yang ketiga isu money politic (politik uang).
“Masyarakat kita belum mampu memfilter sebuah informasi dengan baik dan bijaksana terkait apakah itu hoaks atau fakta. Harapannya, sebelum menyampaikan informasi kepemiluan agar saring lebih dulu. Hasil IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) yang di-launching, Jepara berada pada skor sedang. Tapi bukan tidak mungkin masih ada potensi isu SARA yang perlu kita cegah,” imbuhnya.
Dalam acara konsolnas, Sujiantoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengimbau agar pelaksanaan pemilu 2024 menggandeng masyarakat seluas-luasnya dalam pengawasan partisipatif.
“Kalau peningkatan partisipasi hanya angka, tetapi kalau partisipatif diukur dari seberapa peduli masyarakat pada Pemilu 2024,” tambahnya.
Pasalnya, kemajuan demokrasi ini perlu ditopang oleh tokoh masyarakat, tokoh agama. Bila sepaham, info akan menjadi info yang penting.
“Kalau bapak-ibu menemukan pelanggaran. Bisa melapor ke Panwas terdekat di Kecamatan. Nanti sudah bisa lapor di Panwas Desa. Secara sistem informasi bisa lewat WA Center. Ada Sigaplapor Laporan Masyarakat, Siwaslu, dan Gowaslu,” tandasnya. (Lingkar Network | Muslichul Basid – Koran Lingkar)
