JEPARA, Lingkarjateng.id – Perwakilan Persatuan Hotel dan Restoran Karimunjawa (PHRK), Diskominfo Jepara, Disparbud Jepara, serta Camat Karimunjawa bertemu dalam forum diskusi di Ruang Rapat Diskominfo Jepara, baru-baru ini. Pertemuan tersebut membahas tentang pengembangan pariwisata di Karimunjawa, Kabupaten Jepara.
Sekretaris PHRK Venny Ratna Hendrasari, merekomendasikan adanya ketentuan terkait batasan ideal jumlah wisatawan ke Karimunjawa.
“Sebab jika dibiarkan membludak, akan berimbas pada layanan maupun ketersediaan penginapan. Belum lagi soal aspek sumber daya di kepulauan yang terbatas, mulai dari cadangan air hingga bahan pangan. Kami ingin Karimunjawa akan tetap lestari dengan tidak menjadi sebuah destinasi wisata yang mass tourism,” kata Venny.
Sejauh ini, lanjutnya, total keanggotaan PHRK ada 40 hotel dan 12 restoran yang sudah beroperasi di Karimunjawa.
“Itu belum termasuk homestay,” ucapnya.
Senada, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Karimunjawa Mu’adz menyatakan bahwa, sebagian besar bahan kebutuhan pokok disuplai dari darat, sehingga daya dukung wisatawan juga sangat terbatas. Beberapa keterbatasan itu antara lain air, listrik, makanan, dan kebutuhan lainnya.
Menurutnya, jumlah ideal wisatawan dalam satu waktu di Karimunjawa tidak lebih dari 2.500 wisatawan.
“Jika lebih, maka kenyamanan dalam berwisata berpotensi berkurang. Di sana hanya ada 85 penginapan termasuk hotel atau pun homestay,” jelasnya.
Setelah dari pertemuan ini, Plt. Camat Karimunjawa Mu’adz mengaku akan berkoordinasi dengan para pelaku wisata.
“untuk membahas gagasan aplikasi yang menyediakan informasi okupansi penginapan. Karena sajian data harus selalu realtime,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan menyatakan siap memfasilitasi hadirnya platform ketersediaan penginapan di Karimunjawa. Guna mewujudkannya, pihaknya memerlukan dukungan pelaku industri pariwisata termasuk kesiapan sumber daya.
“Kita siap mengupayakan aplikasi ini, kuncinya tergantung kesiapan sumber daya di sana,” kata Arif Darmawan.
Sementara itu, Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata Disparbud Jepara Kamal, juga siap mendukung adanya sistem informasi tingkat ketersediaan hunian di Karimunjawa. Ia berharap agar calon pengunjung menggunakan biro dan mengakses paket wisata.
“Jika memilih konsep peransel atau backpacker, disarankan mendahulukan pesan penginapan sebelum beli tiket penyeberangan,” ujar Kamal. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
