SEMARANG, Lingkarjateng.id – Jawa Tengah membutuhkan ribuan tenaga pengajar. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat mencatat masih kekurangan sekitar 2.000 guru.
Sekretaris Disdikbud Jateng, Syamsudin, menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 800 hingga 1.000 guru memasuki masa pensiun. Sedangkan jumlah formasi perekrutan guru baru yang dibuka pemerintah pusat tidak selalu mampu mengimbangi angka tersebut.
“Pensiun kan semuanya sudah sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Tapi pada saat rekrut itu harus sesuai dengan tahapan. Akhirnya mau tidak mau itu kosong,” jelasnya dalam keterangan yang diterima di Semarang, Minggu, 3 Agustus 2025.
Secara keseluruhan, jumlah guru di Jawa Tengah mencapai sekitar 35.000 orang, yang terdiri guru PNS sekitar 11.000–12.000 orang, PPPK 14.000–15.000 orang, dan guru honorer sekitar 1.400 orang. Meski jumlah ini mendekati angka ideal, kekurangan tetap terjadi akibat proses rekrutmen yang memerlukan waktu.
Sedangkan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat terpenuhi, pemerintah menerapkan skema guru tamu sebagai solusi sementara.
“Skema ini biasanya diterapkan pada mata pelajaran atau kompetensi langka. Misalnya agama Buddha atau kompetensi guru ukir. Itu tidak ada pengadaan, jadi kita pakai guru tamu, dibayar per jam,” terangnya.
Menurut Syamsudin, kurangnya tenaga guru juga dipicu penempatan guru PPPK yang tidak memiliki jam mengajar (nol jam) yang tidak proporsional.
“PPPK yang nol jam, otomatis di satu sekolah itu ada yang berlebih. Jadi yang seharusnya diselesaikan dua orang, di situ ada tiga orang,” terangnya.
Terkait persoalan tersebut, kata Syamsudin, mulai 1 Agustus 2025 Disdikbud Jateng memberikan penugasan baru di sekolah yang mengalami kekurangan jam mengajar. Guru PPPK yang domisilinya jauh dari lokasi tugas dipertimbangkan untuk dipindah selama tidak menimbulkan kekosongan di sekolah asal.
Di sisi lain, Ketua PGRI Jateng Muhdi, saat beraudiensi dengan perwakilan dari Forum Guru Prioritas Swasta (FGPS) Jateng di Semarang pada Kamis, 31 Juli 2025 menjelaskan bahwa data Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) kebutuhan awal guru di Jateng mencapai 3.340 orang.
Pada 2024, sebanyak 1.042 formasi guru PPPK telah dibuka sehingga masih menyisakan kekurangan 2.298 guru.
“Ditjen GTK menyebut di Jateng itu kebutuhannya 3.340 guru, dan di 2024 formasinya itu 1.042 guru, maka masih (kurang) 2.298 guru,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng itu.
Ia menilai salah satu penyebab persoalan guru tak kunjung usai di Jateng adalah perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dalam menghitung kebutuhan guru.
Menurut dia, penghitungan beban kerja yang tidak seragam dan belum maksimalnya mutasi guru antarsekolah juga memperumit situasi.
“Problemnya, kadang-kadang angka ini disebut saja tidak sama pemahamannya dengan provinsi. Kenapa? Ada berbagai kemungkinan. Pertama, tadi karena provinsi misalkan melihatnya bahwa mana sekolah yang kurang. Tapi tidak dipertimbangkan mana sekolah yang kelebihan,” katanya.
Akhirnya, kata dia, sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik ini pun memilih untuk mencari guru tamu, padahal cara tersebut dilarang oleh pemerintah.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa ribuan guru yang telah lulus seleksi PPPK sejak 2021 masih belum diangkat karena formasi belum tersedia di daerah.
Padahal, kata dia, pusat telah membuka peluang pengangkatan penuh waktu maupun paruh waktu, namun prosesnya terganjal keputusan pemerintah daerah.
Kemudian, masih ada sekitar 600 guru PPPK di Jateng yang menunggu relokasi penempatan atau mutasi, namun sekitar 200 guru telah mendapat SK relokasi akhir Juli 2025.
“Saya ingin pemerintah daerah itu mempercepat proses mutasi, karena ini cukup dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). BKN menyediakan aplikasi yang namanya e-mutasi. Kalau memang ada kesulitan sebenarnya tinggal dikoordinasikan,” katanya.
Jurnalis: Ant/Rizky Syahrul
Editor: Ulfa
