PATI, Lingkarjateng.id — Kabar adanya salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati berhenti beroperasi karena dana operasional belum cair beredar di media sosial.
Warganet melalui Facebook membagikan gambar surat laporan khusus pernyataan SPPG yang memutuskan untuk berhenti beroperasi sementara waktu. Surat tersebut memiliki kop surat dari Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.
Nama SPPG disamarkan pada gambar tersebut, tetapi pada poin ketiga disebutkan bahwa SPPG tersebut memutuskan berhenti operasi sementara waktu pada periode 27 November 2025 hingga tanggal yang belum bisa ditentukan karena dana anggaran dari BGN belum masuk ke pihak yayasan/dapur penyedia MBG.
Merespons informasi tersebut, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menjawab bahwa permasalahan dana operasional SPPG di Pati merupakan kewenangan pihak pusat, yakni Badan Gizi Nasional.
Wabup Pati memastikan permasalahan teknis penyelenggaran MBG di Pati hingga November 2025 belum ada laporan.
“Kita setiap hari memang melakukan monitoring dan pengawasan supaya MBG ini berjalan dengan bagus dan tidak ada kendala. Kalau selama ini (laporan) belum ada, paling kendalanya adalah masalah administrasi, contohnya SLHS dan beberapa dokumen yang harus dilengkapi sebelum MBG ini berjalan, seperti sertifikat dari Dinas Kesehatan dan cara pegang makanan,” terangnya pada Kamis, 27 November 2025.
Bertepatan saat meninjau SPPG milik Yayasan Mosya Selalu Berkah di Kecamatan Batangan tersebut, Wabup mengatakan sejauh ini program MBG berjalan baik dan tidak ada keluhan dari masyarakat.
Hingga saat ini, tercatat 71 dapur yang aktif dari total 174 SPPG yang terdaftar di Kabupaten Pati.
Pihaknya menilai program ini sangat berhasil karena mampu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah sekaligus memastikan kualitas distribusi pangan tetap terjaga melalui monitoring rutin bersama para guru.
Program MBG, menurutnya, juga turut menggerakkan ekonomi lokal karena seluruh dapur, belanja kebutuhan bahan pangan di pasar tradisional, termasuk komoditas unggulan Pati seperti udang dan bandeng. Hal ini diharapkan terus mendorong UMKM lokal.
Dia juga menyampaikan rencana pembuatan portal pengaduan untuk memudahkan penanganan laporan di tingkat desa dan kecamatan, serta keterlibatan Bhabinkamtibmas dan Kodim dalam pemantauan pelaksanaan program.
Selain itu, dirinya berharap program MBG dapat bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ditargetkan berdiri di 406 desa.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Ulfa
