KUDUS, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan strategi penanganan banjir agar tak lagi berdampak kepada warga. Salah satunya, Pemkab Kudus akan melakukan normalisasi sungai.
Pasca kunjungan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Basuki Hadimuljono, ke Kudus beberapa waktu lalu, Pemkab Kudus berkoordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana (BPSDA Seluna) sebagai pemangku kewenangan wilayah sungai.
Sebelumnya, Menteri Basuki meminta penanganan masalah banjir dilakukan dengan cara normalisasi sungai sepanjang 47 kilometer di wilayah Pati-Kudus. Normalisasi sungai ini akan dilakukan melalui proyek Sungai Serang Wulan Drainase (SWD) 1 dan SWD 2.
Normalisasi sungai ini dilakukan untuk menangani tanggul-tanggul yang kritis dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1,4 triliun.
Proyek SWD 1 akan melakukan normalisasi sungai sepanjang 30 kilometer. Sedangkan proyek SWD 2 akan melakukan normalisasi sungai sepanjang 23 kilometer.
“SWD 1 baru dikerjakan 10 kilometer, kemudian SWD 2 baru dikerjakan 7 kilometer. Ini sudah kami petakan semua, akan kami teruskan pengerjaannya. Mudah-mudahan yang di sini (red. Kabupaten Kudus) bisa segera dikerjakan,” kata Menteri Basuki pada Kamis, 12 Januari 2023.
Sementara itu, Bupati Kudus, M. Hartopo, mengaku akan segera menindaklanjuti arahan dari Menteri PUPR RI. Dirinya kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BBWS Pemali Juana dan BPSDA Seluna terkait upaya penanggulangan bencana tahunan ini. Pihaknya juga akan melakukan penggantian pompa air dengan kapasitas yang lebih besar.
“Arahan dari Pak Menteri kemarin segera kita tindaklanjuti dengan gencar berkoordinasi dan berkomunikasi bersama BBWS Pemali Juana dan BPSDA Seluna. Kita sudah komunikasi langsung dengan Pak Menteri PUPR, kita jelaskan semua permasalahannya kepada beliau. Juga kita beri masukan terkait solusi penanganan banjir ini dengan normalisasi sungai dan penggantian pompa air,” ucapnya.
Bupati Hartopo menjelaskan bahwa permasalahan banjir yang terjadi akibat sedimentasi sungai sehingga tidak dapat menampung kapasitas air hujan yang turun dan mengalir ke sungai. Sedangkan pompanisasi akibat banjir tidak dapat dilakukan ketika debit air di sungai telah penuh.
“Oleh karena itu, solusinya perlu dilakukan normalisasi sungai mulai SWD I, SWD II, dan SWD III agar dapat menampung debit air lebih banyak, sehingga ketika ada genangan bisa kita lakukan pompanisasi ke sungai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Hartopo menyebutkan bahwa mesin pompa yang ada saat ini memiliki kapasitas rendah. Ia sudah menyampaik hal tersebut kepada Menteri Basuki dan berharap ada penggantian mesin pompa dengan kapasitas yang jauh lebih besar
“Kapasitas pompa ini rendah, hanya 500 liter per detik. Sudah kami sampaikan dan nanti akan segera diganti dengan kapasitas yang jauh lebih besar, 5.000 liter per detik,” ucapnya.
Usai normalisasi sungai dan penggantian pompa, Bupati Hartopo berharap upaya tersebut dapat mencegah terjadinya banjir di tahun mendatang.
“Semoga segera direalisasikan, dengan upaya ini dapat mengurangi dampak yang terjadi. Seandainya ada genangan pun tidak berlangsung lama,” pungkasnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus S – Koran Lingkar)
