SEMARANG, Lingkarjateng.id – Maraknya isu di media sosial terkait jual beli vaksin hingga penjualan kartu vaksin tanpa mengikuti vaksinasi terlebih dahulu.
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi meminta Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang untuk melakukan penyelidikan. Ia juga meminta agar DKK Semarang berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk mengusut kasus tersebut.
“Kami sudah minta DKK Semarang untuk menyelidiki dan memang kemungkinan ada indikasi mengarah kesana. Saya minta Kepala DKK untuk bisa berkoordinasi dengan Polres dan Kodim,” ujar Hendi pada Jumat (22/10) di Balaikota Semarang.
Lebih lanjut, Hendi mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir terkait vaksinasi. Sebab Presiden Joko Widodo sudah memberikan jaminan seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin secara gratis.
“Vaksin ini tersedia dengan stok yang banyak, diberikan juga secara gratis. Jadi masyarakat tidak usah risau,” imbuhnya.
Selain itu ia juga meminta agar masyarakat tidak tergiur iming-iming vaksinasi Covid-19 tanpa antri namun mengeluarkan biaya. Jika ada oknum yang menawarkan hal-hal tersebut jelas merupakan penipuan.
“Jadi untuk masyarakat Semarang tidak usah tergiur dengan iming-iming pengen vaksin yang cepat tapi berbayar. Itu sudah pasti penipuan. Karena hari ini semua jenis vaksin gratis,” pungkasnya.
Belakangan marak di media sosial isu jual beli vaksin di Kota Semarang. Isu tersebut mencuat pasca seorang netizen dengan akun @belvaskincare lapor melalui kolom komentar instagram Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
“Pak wali emang boleh ya vaksinasi diperjualbelikan. Kok ada orang yang nawarin vaksinasi Covid-19 seharga 300 ribu,” tulisnya.
Harga yang ditawarkan pun tidaklah murah, yakni Rp 300 ribu plus dengan sertifikatnya. Kabar tersebut cepat beredar dan membuat resah masyarakat Ibu Kota Jawa Tengah.
Bahkan akun tersebut juga menuturkan bahwa ada oknum di Kota Semarang yang melakukan penjualan kartu vaksin tanpa mengikuti vaksinasi terlebih dahulu. (Lingkar Network | Koran Lingkar Jateng)
