PATI, Lingkarjateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Pati berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pati diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Hal itu sebagaimana arahan dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua (Waka) DPRD Pati, Bambang Susilo, usai menghadiri Musrenbang Wilayah yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin, 21 April 2025.
“Pada Musrenbang Wilayah ini, kami berharap APBD Pati 2026 diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi sesuai yang disampaikan Pak Gubernur. Yaitu, untuk tahun 2026, anggaran provinsi ke depan dititikberatkan pada sektor ketahanan pangan,” ujarnya.
Selain itu, Bambang mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang dihadiri Bupati Pati, Jepara, Kudus, Rembang,dan Blora beserta jajarannya. Yang mana, dalam Musrenbang tersebut masyarakat diberikan kesempatan langsung untuk berdialog dengan Gubernur Ahmad Luthfi.
“Tadi di Musrenbang juga diadakan dialog langsung antara masyarakat dengan Pak Gubernur ya. Dari beberapa perwakilan kabupaten hanya beberapa yang aktif. Salah satunya Kabupaten Pati,” jelasnya.
Senada, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak para bupati untuk memfokuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2026 ke program ketahanan pangan.
“2026 yang sekarang kita garap, bagaimana batu loncatan untuk swasembada pangan. Jadi, bahan yang sekarang ini nanti di tingkat kabupaten/kota, nanti akan kita fokuskan untuk swasembada pangan,” katanya.
Dalam rangka menjalankan program ketahan pangan tersebut, dia menargetkan produksi padi di Jawa Tengah pada 2026 sebesar 11 juta ton melalui berbagai upaya.
Di antaranya, mempertahankan kawasan pertanian, memperbaiki saluran irigasi, dan memetakan kawasan yang rentan terjadi kekeringan.
Kemudian, dia juga berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas terkait dengan saluran primer dan sekunder. Selain itu, pihaknya juga akan memetakan daerah yang saat ini dilanda kekeringan untuk kemudian dibahas dalam Musrenbang tingkat provinsi.
“Upaya itu tadi, contohnya revitalisasi lahan harus kita perkecil, Menteri BPN kemarin sudah datang ke tempat kita untuk tidak semena-mena jalur hijau menjadi bangunan, untuk mempertahankan itu,” tandasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)
