PATI, Lingkarjateng.id – Semakin meningkatnya permintaan akan kebutuhan kelapa sawit untuk kepentingan konsumsi dalam negeri, membuat negara Indonesia harus pandai mengelola perkebunan kelapa sawit. Agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi, pemerintah kini menerapkan kebijakan pengurangan ekspor CPO (Crude Palm Oil).
Anggota DPRD Pati, M. Nur Sukarno pun mendukung kebijakan pengurangan ekspor kelapa sawit keluar negeri. Meski begitu, ia khawatir kebijakan ini membuat negara Indonesia mendapat kecaman dari luar negeri.
“Jika dilihat dari kepentingan dalam negeri, kebijakan pemerintah stop ekspor CPO (Crude Palm Oil) memang benar. Tapi disisi lain, kemungkinan Indonesia bisa digugat lewat WTO (World Trade Organization) atau Organisasi Perdagangan Dunia,” ujar anggota dari komisi B DPRD Pati ini.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena Indonesia sebelumnya telah menyetujui perdagangan pasar bebas.
Meski telah dilakukan kebijakan pengurangan ekspor kelapa sawit, politikus dari partai Golkar ini nampak kecewa dengan harga minyak goreng yang mahal di pasaran. Kebijakan tersebut seharusnya meningkatkan jumlah minyak goreng dalam negeri, sehingga bisa menekan harga minyak goreng.
“Walaupun ada kebijakan stop ekspor CPO, tapi saat ini harga minyak goreng curah masih Rp18.000 per liter. Sedangkan, harga minyak goreng kemasan masih Rp24.000 per liter,” tutur Sukarno.
Hal ini ia sayangkan karena masyarakat harus membeli minyak goreng dengan harga mahal di negeri sendiri, dimana negeri ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
