GROBOGAN, Lingkarjateng.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah merespons serius temuan kasus “super flu” di Indonesia secara terukur, berbasis data, dan memperkuat sistem kesehatan tanpa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Super flu yang belakangan ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, varian baru influenza yang dilaporkan lebih mudah menular dan telah menyebar di sejumlah negara.
Peningkatan kasus disebut dipengaruhi ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain dominan, serta rendahnya kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Kelompok anak-anak, remaja, dan lansia menjadi yang paling rentan.
Edy menegaskan, istilah super flu sebenarnya telah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak bereaksi berlebihan, namun pemerintah juga tidak boleh lengah.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu saat kunjungan kerja di Grobogan, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurut Edy, isu super flu tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan medis, melainkan juga menyangkut kesiapan anggaran kesehatan.
Ia menilai kebijakan belanja kesehatan perlu lebih diarahkan pada upaya pencegahan, deteksi dini, dan penguatan surveilans penyakit menular.
“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” katanya.
Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu juga meminta Kementerian Kesehatan segera memperbarui dan mengeluarkan protokol kesehatan yang jelas serta mudah dipahami publik dalam menghadapi potensi peningkatan kasus influenza.
“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” ujarnya.
Di sisi lain, Edy mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh justru dapat memicu kepanikan dan disinformasi.
“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tuturnya.
Edy pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan disiplin menjaga kesehatan. Ia meminta publik mengikuti anjuran resmi pemerintah, tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan di media sosial, serta konsisten menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai langkah perlindungan utama.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Rosyid
