BLORA, Lingkarjateng.id – Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menanggapi tuntutan ribuan petani tebu di Kabupaten Blora terkait nasib operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM).
Rizal mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan langkah strategis mulai dari penyaluran hasil panen hingga pembenahan manajemen pabrik.
“BULOG akan membantu penyaluran hasil panen tebu petani, ke pabrik-pabrik PTPN dan SGN di Jawa Tengah,” ujar Rizal saat mengunjungi Kabupaten Blora dalam momen panen raya jagung kuartal I (satu), Jumat, 3 April 2026.
Ia meminta para petani tidak perlu khawatir karena hasil panen tebu tetap akan terserap secara optimal meski PG GMM saat ini belum beroperasi maksimal.
Selain penyaluran hasil panen, Bulog juga menyiapkan langkah internal berupa reorganisasi manajemen PG GMM serta perbaikan fasilitas pabrik guna memastikan keberlangsungan operasional ke depan.
“Kami akan segera mereorganisasi manajemen dan melakukan perbaikan pabrik agar ke depan dapat menyerap tebu petani secara optimal,” terangnya.
“Kami juga akan melibatkan putra daerah, dalam pengelolaannya,” sambungnya.
Langkah tersebut diambil menyusul aksi unjuk rasa yang digelar ribuan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora. Aksi bertajuk “Nagih Janji Bulog” itu berlangsung di depan rumah dinas Bupati Blora pada Kamis, 2 April 2026.
Aksi tersebut dipicu oleh belum terealisasinya janji Perum Bulog terkait operasional PG GMM pada tahun 2026, setelah pabrik tersebut berhenti beroperasi pada 2025 akibat kerusakan mesin.
Ketua APTRI Blora, Sunoto, mengatakan upaya ini dilakukan agar suara para petani tebu didengar oleh Presiden Prabowo Subianto dan Direktur Utama Perum Bulog.
Menurutnya, persoalan PG GMM hanya dapat diselesaikan oleh kedua pihak tersebut. Ia bahkan menilai tanpa campur tangan langsung dari Presiden dan Dirut Bulog, nasib pabrik gula itu tidak akan menemukan kejelasan.
Dalam aksi tersebut, sekitar 2.000 petani turut ambil bagian dengan membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak agar PG GMM dapat kembali beroperasi pada tahun 2026. Kedua, meminta adanya pergantian manajemen yang dinilai menjadi penyebab kondisi pabrik saat ini.
Ketiga, petani menuntut agar jika Dirut Perum Bulog tidak mampu merealisasikan operasional PG GMM tahun ini, maka pengelolaan pabrik segera dialihkan kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu, baik melalui penjualan ke swasta maupun diserahkan ke PTPN atau SGN.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
