SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) akan menyalurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp 1,2 triliun pada tahun 2025 ini.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, mengatakan bantuan keuangan tersebut akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Rencananya, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 8.593 titik.
“Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa,” ujar Luthfi usai rapat koordinasi bersama perwakilan APIP dan APH di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, pada Selasa, 8 April 2025.
Untuk mengantisipasi penyimpangan penggunaan anggaran, pihaknya akan menggandeng aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) guna melakukan pengawasan.
“Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” katanya.
Selain itu, Mantan Kapolda Jateng itu juga akan membentuk pos aduan di setiap kabupaten. Hal itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi aduan-aduan liar yang sifatnya menyesatkan. Dia berharap, baik APIP maupun APH, bisa maksimal mengawal pemerintah desa.
Luthfi mengingatkan kepada kepala dan perangkat desa untuk mengelola bantuan dana tersebut dengan baik.
Ia dengan tegas melarang pemerintah desa melakukan penyelewengan karena dana tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Harus di-manage (kelola) dengan baik. Prinsipnya desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah,” pungkasnya. (Lingkar Network | HMS – Lingkarjateng.id)
