PATI, Lingkarjateng.id – Bupati Pati Sudewo mengusulkan sejumlah pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-Eks Karesidenan Pati Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin, 21 April 2025.
Kegiatan dalam rangka menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 itu dihadiri langsung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Rembang Harno, Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Jepara Witiarso Utomo, dan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris.
Sudewo mengungkapkan bahwa kegiatan Musrenbangwil sebagai upaya dalam menyelaraskan prioritas pembangunan antara wilayah kabupaten, khususnya wilayah eks Karesidenan Pati, dengan program strategis pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, Sudewo turut memaparkan sejumlah usulan pembangunan untuk Kabupaten Pati kepada Gubernur Jateng Luthfi.
Usulan pembangunan yang disampaikan Sudewo di antaranya adalah perbaikan Jalan Pati-Purwodadi yang saat ini kondisinya rusak, peningkatan kapasitas Jalan Pati-Tayu, normalisasi pendangkalan embung, serta revitalisasi jaringan irigasi.
“Melalui forum ini kami berharap ada satu gagasan, ada satu masukan, atau usulan-usulan yang bisa menyempurnakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah,” kata Sudewo.
Sementara itu, Gubernur Jateng Luthfi mengungkapkan jika di tahun 2025 ini RPJMD berfokus pada infrastruktur, pada tahun 2026 nanti akan difokuskan pada swasembada pangan.
“Nanti akan kita fokuskan pada swasembada pangan untuk 2026,” kata Luthfi saat diwawancara usai kegiatan tersebut.
Menurutnya, Musrenbangwil yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Pati kali ini sebagai upaya awal dalam berbelanja masalah terkait pembangunan di wilayah se-Eks Karesidenan Pati.
Nantinya, hasil dari belanja masalah tersebut akan ditindaklanjuti dalam Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Jawa Tengah.
“Ini baru belanja masalah awal. Yang finalnya nanti pada saat kita mengadakan Musrenbang tingkat provinsi,” katanya.
“Artinya beberapa tokoh, kemudian beberapa lapisan masyarakat kita undang dipimpin oleh forkopimdanya untuk menyampaikan problem solving-nya di wilayah masing-masing untuk 2026,” pungkasnya. (Lingkar Network | Mutia Parasti – Lingkarjateng.id)
