PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menegaskan pentingnya pembaruan data warga tidak mampu oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan dalam acara Peningkatan Kapasitas SDM PKH Kabupaten Pekalongan yang digelar di Hotel D’Season Premiere, Kabupaten Jepara, pada Selasa malam, 15 Juli 2025.
Menurut Fadia, pemutakhiran data harus memanfaatkan momentum penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan integrasi dari DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Ia meminta pendamping PKH memasukkan data akurat dan memastikan hanya warga tidak mampu yang tercatat sebagai penerima bantuan.
“Mumpung ada DTSEN seperti ini, ayo Bapak/Ibu pendamping PKH masukkan data yang benar-benar akurat. Masukkan yang benar-benar membutuhkan. Perbaharui datanya. Tolong bantu mereka yang gak mampu agar tetap mendapatkan bantuan,” tegas Fadia.
Ia juga mengingatkan agar data yang sudah tidak relevan segera diperbarui, termasuk mencoret warga yang tergolong mampu namun masih menerima bantuan.
“Kalau yang sudah mampu, tolong kita coret bareng-bareng. Kasihan yang benar-benar tidak mampu. Allah kasih kita kedudukan dan kesempatan untuk berbuat baik, ayo kita manfaatkan itu,” ujar Bupati.
Selain itu, Fadia meminta pendamping PKH untuk aktif melaporkan kondisi masyarakat di lapangan, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berpotensi mendapat beasiswa.
“Saya dan Pak Wakil Bupati tidak mungkin setiap hari keliling ke desa-desa. Teman-teman pendamping PKH inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan yang juga Plt. Kepala Dinsos Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto, menyampaikan bahwa proses pembaruan DTSEN masih berjalan dan terus dilakukan tiap tiga bulan
“Untuk tahap satu kemarin bulan Maret, dilaksanakan oleh teman-teman PKH, ini 53.000 data, sudah 100 persen dilaksanakan. Kami temukan beberapa data tidak sesuai kondisi lapangan. Ada masyarakat yang sebelumnya masuk desil 1-5, tapi di DTSEN masuk desil 6-10, jadi tidak dapat bantuan PKH,” jelasnya.
Agus pun mengajak kepada para pendamping PKH agar tetap semangat untuk verifikasi lapangan tahap selanjutnya.
“Saya berharap dapat dilakukan lancar seperti tahap pertama dan hasilnya dapat segera dikoordinasikan dengan BPS sebagai instansi yang berwenang mengolah data serta Kementerian Sosial,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
