KUDUS, Lingkarjateng.id – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, merombak jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan melantik lima kepala dinas dan satu asisten sekretariat daerah (setda) di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat, 30 Januari 2026.
Pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya kosong cukup lama.
Sejumlah pejabat yang dilantik berasal dari latar belakang birokrasi dan kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, yang sebelumnya telah mengikuti serangkaian proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Dwi Agung Hartono yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Perekonomian Setda Kudus dipercaya menempati posisi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.
Sementara itu, Budi Waluyo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol PP kini resmi menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kudus.
Pada sektor infrastruktur, Harry Wibowo yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diangkat sebagai Kepala DPUPR Kabupaten Kudus.
Selain itu, dua camat turut naik jabatan setelah lolos seleksi JPTP. Satria Agus Himawan yang sebelumnya menjabat Camat Kaliwungu kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Sedangkan Andrias Wahyu Adi Setiawan yang sebelumnya menjabat Camat Kota Kudus dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Di sisi lain, Sam’ani juga melakukan mutasi terhadap dr. Abdul Hakam. Mantan Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi tersebut kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
Sam’ani menyampaikan bahwa pelantikan dilakukan sebagai upaya mengisi kekosongan jabatan kepala dinas yang telah berlangsung cukup lama, sementara mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan.
“Karena beberapa jabatan kepala dinas ini sudah lama kosong, sehingga kami lakukan pelantikan. Sementara untuk pejabat yang kami mutasi ini hal biasa untuk rotasi jabatan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya percepatan adaptasi bagi para pejabat yang baru dilantik agar kinerja pelayanan publik dapat segera berjalan optimal.
“Kami minta untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Sam’ani menambahkan, hingga saat ini masih terdapat satu jabatan kepala dinas yang belum terisi, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menurutnya, proses pelantikan belum dapat dilakukan karena masih menunggu administrasi dari pemerintah pusat.
“Untuk jabatan kepala BKPSDM belum bisa kami lantik karena ada surat yang belum selesai dari Dirjen Dukcapil, kami masih menunggu proses itu. Kalau untuk proses seleksi dari BKN sudah semua,” pungkasnya.
Jurnalis: Nisa Hafizhotus S.
Editor: Rosyid
