BATANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang menyiapkan pembangunan 9.387 titik penerangan jalan umum (PJU) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Alat Penerangan Jalan Umum (KPBU APJU). Program ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan, menekan angka kecelakaan, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, menyampaikan kebutuhan penerangan jalan di wilayahnya masih sangat tinggi. Berdasarkan data pemerintah daerah, kekurangan lampu jalan mencapai 69,6 persen, terutama di kawasan pedesaan.
“Kondisi ini membuat masih banyak jalan di desa-desa gelap, sehingga perlu percepatan pembangunan penerangan jalan. Minimnya penerangan jalan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir,” jelasnya saat kegiatan di Aula Bupati Batang, Kamis, 21 Mei 2026.
Data mencatat, angka kecelakaan lalu lintas di Batang terus meningkat, dari 510 kasus pada 2023, menjadi 520 kasus pada 2024, dan kembali naik menjadi 550 kasus pada 2025.
Selain faktor keselamatan, penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan rasa aman masyarakat, khususnya pekerja industri yang beraktivitas pada malam hari.
Faiz menyebut banyak industri di Batang menerapkan sistem kerja shift malam dengan mayoritas pekerja perempuan, sehingga minimnya penerangan berpotensi meningkatkan risiko kriminalitas.
“Kalau jalannya terang, masyarakat lebih aman. Aktivitas ekonomi juga bisa berjalan lebih panjang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kota-kota besar seperti Semarang, Jakarta, hingga Tokyo dapat berkembang dinamis karena didukung infrastruktur penerangan yang memungkinkan aktivitas berlangsung hingga malam hari.
Untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Batang memilih skema KPBU. Melalui skema tersebut, akan dipasang 1.949 lampu di jalan nasional, 954 lampu di jalan provinsi, dan 6.484 lampu di jalan kabupaten.
Lampu yang digunakan memiliki efikasi tinggi hingga 160 lumens per watt, sehingga lebih hemat energi dan optimal dalam pencahayaan. Proyek ini juga dilengkapi 150 titik CCTV, sensor kualitas udara, serta sensor banjir sebagai bagian dari sistem pengawasan berbasis teknologi.
Faiz menyebut program ini bukan sekadar pemasangan lampu, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan teknologi.
Ia juga mendorong pemerintah desa untuk mulai memanfaatkan skema KPBU dalam pembangunan, terutama bagi desa yang memiliki potensi investasi seperti sektor pariwisata.
“Kalau desanya punya potensi, kami siap dampingi. Jangan takut berinovasi karena pembangunan tidak harus selalu bergantung pada APBD,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
