BLORA, Lingkarjateng.id – Kerja sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka (Kedaireka) telah resmi dibuka oleh Bupati Blora, Arief Rohman pada Jumat, 19 Agustus 2022 lalu. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Gundala Wejasena menjelaskan Kedaireka dapat diartikan sebagai Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta.
Gundala Wejasena menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) ingin membangun suatu platform kerja sama antar perguruan tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta pihak-pihak terkait.
“Seperti kali ini Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora. Kerja sama ini prinsipnya anggarannya 1:1,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, tim yang dipimpin Guru Besar Peternakan IPB, Prof. Muladno menggelar sosialisasi kepada para Camat, Kepala Desa, dan peternak di hall pertemuan Hotel Al-Madina Blora pada Jumat, 19 Agustus 2022. Hadir langsung Bupati Blora, Arief Rohman dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati. Kemudian juga hadir Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan beserta jajaran.
“Sejak dua tahun lalu berkomunikasi dengan Pak Arief, Pak Bupati, akhirnya kini saya bisa berjumpa langsung dengan beliau di sini. Terima kasih Pak Bupati yang bulan lalu telah menjalin MoU dengan Pak Rektor IPB sebagai dasar program SPR (Sentra Peternakan Rakyat) ini,” ucap Prof. Muladno.
Menurutnya, peternakan menjadi sektor yang penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Sehingga, sudah seharusnya para peternak kecil di pedesaan bisa memperoleh ilmu dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
“Di Indonesia ini, sebagian besar kebutuhan daging nasional dipenuhi oleh para peternak kecil di berbagai daerah yang punya sapi 2 sampai 4 ekor,” sambungnya.
Sisanya baru perusahaan peternakan di mana sapinya justru beli dari Australia. Maka jika kita ingin daulat daging, tambahnya, peternak desa-desa harus didampingi untuk berkembang, salah satunya nanti melalui SPR.
Sebagai pilot project tahap awal ini, menurutnya, SPR akan dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, dan Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah.
“Jadi nanti peternak rumahan di desa itu kita kumpulkan untuk belajar bersama, sekaligus praktik,” terangnya.
Hal itu agar peternak bisa ikut membangun industri peternakan di wilayahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa, untuk pembiayaan program ini akan dibantu oleh IPB dan Kementerian Pertanian (Kementan).
“Sedangkan untuk pelaksanaannya akan kita carikan skema pinjaman bunga rendah, seperti yang pernah disampaikan Pak Bupati,” tambahnya.
Prof Muladno meminta, ada satu koordinator pelaksanaan pembentukan SPR di Desa Palon dan Desa Pengkolrejo untuk tindak lanjut ke depannya.
“Di dekat Blora ini juga ada SPR yang masih terus berjalan dan berkembang dengan baik yakni di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya Kecamatan Kasiman. Mungkin nanti kita bisa melihat belajar ke sana terlebih dahulu,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan terima kasih kepada Prof. Muladno dan tim yang beranggotakan para dosen IPB Bogor asli Blora, atas kesediaan memberikan ilmu peternakan kepada peternak lokal di Blora.
“Pak Kades dan para peternak yang sudah hadir harus bersungguh-sungguh mengikuti program ini. Kalau tidak berhasil nanti dicoret, tidak akan diberi bantuan program pengembangan peternakan atau lainnya,” kata Bupati Arief.
Ia mengimbau kepada peternak agar sungguh-sungguh, terlebih program ini dibiayai oleh IPB dan Kementan. Sedangkan untuk modalnya kalau bisa nanti kita skema pinjaman bunga rendah.
“Kalau pinjaman itu ada tanggung jawab mengembalikan, namun kalau bantuan pasti habis tidak berkelanjutan,” papar Bupati Arief.
Bupati Arief ingin agar potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora benar-benar bisa berkembang untuk mendorong kesejahteraan para peternak.
“Selama ini masih banyak yang hanya sekedar rojo koyo. Hanya untuk tabungan saja kalau perlu dana dijual,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Bupati Arief, punya populasi sapi di Blora terbesar di Jawa Tengah. Pihaknya punya mimpi SPR ini nanti tidak hanya di Kecamatan Jepon dan Japah saja. Namun ke depan setiap Kecamatan bisa memiliki SPR.
“Jepon dan Japah ini harus sungguh-sungguh sebagai contoh awal,” sambung Bupati.
Di katakan, pihaknya tertarik dengan SPR karena beberapa tahun lalu mendengar cerita sukses peternakan justru dari Kabupaten sebelah. Sedangkan Blora yang punya potensi besar justru belum punya SPR.
Oleh karena itu, tambahnya, SPR di Blora harus bisa dijalankan dengan baik, untuk penjualan hulu hilirnya, Pemkab Blora juga telah menjalin MoU dengan PD Dharma Jaya DKI Jakarta. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
