PATI, Lingkarjateng.id – BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Pati bersama Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggelar pertemuan di Hotel New Merdeka dalam rangka mengontrol atau mengendalikan mutu layanan BPJS kepada masyarakat pada Kamis, 21 Juni 2024.
Pentingnya kendali mutu dan kendali biaya dalam Program JKN ditegaskan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018, khususnya dalam Pasal 87.
Adapun pasal tersebut menyatakan bahwa fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN wajib menerapkan kendali mutu dan kendali biaya. Prinsip tersebut harus selalu mempertimbangkan keselamatan dan keamanan pasien serta mutu pelayanan yang dihasilkan.
Kepala BPJS Kantor Cabang Pati Wahyu Giyanto menyampaikan, pihaknya saat ini lebih memfokuskan pengendalian mutu dan biaya. Kendali buaya di sini bukan berarti membatasi biaya, namun merasionalkan biaya pelayanan BPJS.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya juga meminta dukungan aktif dari TKMKB dalam merumuskan rekomendasi rekam medis yang dapat mendukung kebijakan Program JKN.
“Hari ini kita membahas rekam medik. Kita tadi sudah bicara banyak hal nanti masukan-masukan terkait dengan rekam medik untuk perbaikan regulasi ke depan. Jadi, Pati fokus pada kecepatan dan layanan, tapi juga harus efisien,” ujarnya.
Senada, Ketua TKMKB dr. Widi Antono mengatakan bahwa pentingnya pengendalian mutu dan biaya BPJS Kesehatan berfungsi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta dengan biaya optimal.
“Sesuai dengan namanya TKMKB adalah suatu tim yang bertugas bagaimana untuk mengontrol atau mengendalikan mutu layanan BPJS kepada masyarakat dan juga kita mengendalikan biaya sehingga BPJS dalam hal ini bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tapi dengan biaya optimal,” imbuhnya.
Ia menyebut, pengendalian mutu dan biaya BPJS Kesehatan sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, pelayanan rekam medik saat ini sedang mengalami kenaikan. Sehingga, diperlukan pengendalian agar tidak terjadi kendala dalam proses pembiayaan.
“Kita lihat kok trennya naik terus. Lha kalau tidak kita kendalikan menjadi suatu titik di mana kita itu akan berat untuk membiayainya. Itu yang akan dianalisa, kemudian setelah kita analisa kita diskusikan bagaimana mencari solusinya agar kita bisa mengendalikan biaya itu supaya tidak berlebihan,” tuturnya.
Ia berharap, pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan ke depannya semakin optimal. Tentunya, juga dengan biaya yang bisa terjangkau.
“BPJS itu bisa memberikan mutu sebaik-baiknya bagi masyarakat tapi dengan biaya yang dapat dijangkau atau optimal. Sehingga bisa membiayai seluruh pelayanan, tidak mengganggu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati, Rembang, dan Blora,” harapnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)