GP Ansor Kudus Soroti Perbedaan Data Kasus DBD

MENYAMPAIKAN: Sya’roni selaku Wakabid Kebijakan Publik dan Kerjasama Antar Lembaga PC GP Ansor Kabupaten Kudus saat menyampaikan pendapatnya dalam sebuah forum.

MENYAMPAIKAN: Sya’roni selaku Wakabid Kebijakan Publik dan Kerjasama Antar Lembaga PC GP Ansor Kabupaten Kudus saat menyampaikan pendapatnya dalam sebuah forum, belum lama ini. (Nisa Hafizhotus Syarifa/Lingkarjateng.id)

KUDUS, Lingkarjateng.id –  Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kudus menyoroti perbedaan data kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) antara Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus dengan sejumlah rumah sakit (RS) di wilayah setempat.

Wakabid Kebijakan Publik dan Kerjasama Antar Lembaga PC GP Ansor Kabupaten Kudus Sya’roni mengatakan, perbedaan data yang sangat signifikan menjadikan tragedi yang luar biasa di masyarakat Kudus.

“Ini hampir mirip dengan tragedi Covid-19 di Kudus, dimana seharusnya DKK bergerak sebagai leading sektor pandemi namun malah ‘mbingungi’ sendiri. Dan hal yang sama juga terjadi saat ini ketika banyak anak-anak sakit DBD dan meninggal,” ungkap Sya’roni. 

Kasus DBD di Kudus Melonjak Tiga Kali Lipat

DKK Kudus melaporkan bahwa jumlah kasus DBD di wilayah setempat periode Januari 2022 hanya ada 77 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia. Sedang data pembanding dari RSUD dr. Loekmono Hadi dilaporkan periode Januari 2022, jumlah pasien yang dirawat di RS milik Pemkab Kudus sudah mencapai 214 orang dengan 4 pasien diantaranya meninggal dunia. 

Sementara di RS Mardi Rahayu 18 Januari 2022 sebanyak 159 pasien DBD dengan 2 anak meninggal dunia. Kemudian RS Aisyiyah mencatat pada bulan Desember 110 kasus DBD pada anak ada 45 kasus pada periode tanggal 1-19 Januari 2022.

“Masih ada tiga RS yang belum kita akses datanya. Ini baru data saja sudah porak poranda apalagi upaya pencegahan dan penanggulangan DBD dari Dinas Kesehatan,” kata dia. 

Antisipasi DBD, DKK Kudus Adakan Fogging Fokus ke Desa-Desa

Menurut Sya’roni, lambatnya DKK Kudus dalam pencegahan dan pemberantasan DBD sangat berakibat fatal. Selain itu, langkah antisipatif hanya sebatas sosialisasi tanpa ada upaya penggerakan masif dari DKK Kudus. 

Ia menyampaikan, saat ini masyarakat saking jengkelnya akhirnya turun sendiri mengatasi problem DBD. Masyarakat, lanjutnya, tidak peduli jika ada ada donatur dari Dewan atau Parpol yang berniat membantu penanggulangan lewat fogging atau sejenisnya. 

“Jangan lagi masyarakat Kudus menjadi korban karena masalah kesehatan. Leading sektor kesehatan masyarakat ada di DKK Kudus,” ucap dia. 

Lebih lanjut, Sya’roni mengungkapkan, akan mengamati kasus ini setiap saat. Jika dirasa diperlukan, pihaknya akan kerjasama dengan LKNU dan Lazisnu dalam rangka pemberantasan dan pencegahan DBD. 

Action di lapangan ratusan Kader Bagana akan kita siapkan untuk turun bakti lingkungan,” tandasnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus Syarifa – Koran Lingkar)

Exit mobile version