Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno Minta Sinergitas Program Lintas Sektoral Dijalankan

Pratikno Wakil Ketua DPRD Jepara

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Pratikno. (Tomi Budianto/Lingkarjateng.id)

JEPARA, Lingkarjateng.id – Problematika kemiskinan ekstrem sebagai faktor pemicu anak putus sekolah dan stunting menjadi perhatian pemerintah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Pratikno, mengatakan berdasarkan data SSGI saat ini, angka stunting di wilayah setempat turun sebesar 6,8 persen dari semula 25 persen pada 2021; menjadi 18,2 persen pada 2022. Sehingga, masih kurang 4,2 persen lagi untuk mencapai target minimal pada 2024 nanti.

“Saya berharap sinergi dan kolaborasi pentahelix (akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, dan media) antarsektor, baik sektor kesehatan maupun nonkesehatan makin kuat,” kata Wakil Ketua DPRD Jepara itu.

Pratikno menjelaskan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang di bawah lima tahun karena kekurangan gizi. Maka, untuk menurunkan angka stunting perlu memantau gizi dan kesehatan anak balita pada masa-masa kritis seperti waktu dalam kandungan atau 9 bulan.

“Perhatian orang tua harus benar-benar ekstra dari asupan makanan, susu, dan gizi agar nantinya anak terhindar dari stunting,” kata Pratikno.

Menurutnya, sosialisasi juga dirasa perlu untuk memberi pengetahuan terhadap orang tua agar nantinya mereka tahu asupan nutrisi dan gizi terhadap anak.

Mengenai ATS, Pratikno mengatakan banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, di antaranya masalah ekonomi dan faktor keluarga tidak harmonis. Selain itu, ada pula faktor sosial dan kesehatan.

“Bisa jadi faktor pemicu anak tidak sekolah adalah faktor ekonomi keluarga,” tambahnya.

Maka dari itu, pihaknya memberikan beberapa solusi kepada pemerintah daerah seperti mengupayakan biaya pendidikan murah, sehingga semua golongan mampu menikmati sekolah.

Di samping itu, angka kemiskinan di Indonesia pada data Kemenkeu 2022 tercatat mencapai 9,57 persen atau sekitar 26,36 juta orang sudah berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut terbilang cukup besar untuk kemiskinan ekstrem. Hal ini banyak terjadi di masyarakat sehingga menjadikan taraf hidup yang buruk.

“Sinergitas program lintas sektoral harus dijalankan, untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang ada,” tegas Pratikno. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version