Akhiri Polemik, DPP PKB Resmi Tunjuk Mustofa Jadi Ketua DPRD Blora

Bupati Blora Arief Rohman mewakili DPW PKB Jateng berfoto bersama jajaran DPC PKB BLora usai menyerahkan SK dari DPP PKB terkait penunjukan Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora pada Selasa, 10 September 2024. (Dok. Pribadi/Lingkarjateng.id)

BLORA, Lingkarjateng.id – Ketegangan di internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Blora terkait perebutan posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora akhirnya berakhir.

Konflik internal itu terselesaikan setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB menunjuk Sekretaris DPC PKB Blora, Mustofa, sebagai Ketua DPRD Blora periode 2024-2029.

Surat keputusan (SK) penunjukan tersebut diserahkan oleh Bupati Blora Arief Rohman selaku perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa tengah ke pengurus DPC PKB Blora pada Selasa, 10 September 2024.

“Saya selaku perwakilan DPW PKB Jawa Tengah menyampaikan surat keputusan dari DPP PKB tentang penetapan saudara Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora,” ujar Arief Rohman.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Blora yang disertai pelantikan 45 anggota terpilih, Mustofa telah diumumkan sebagai Ketua Sementara DPRD Blora. Hal itu didasarkan pada perolehan suaranya yang terbanyak di PKB selaku pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) di Blora. Mustofa meraih total 11.909 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Blora 4, yang meliputi Kecamatan Todanan, Japah, dan Kunduran.

Namun, usai pelantikan, salah satu anggota DPRD PKB terpilih dari Dapil Blora 1, Ahmad Labib Hilmi (Gus Labib), menyuarakan ketidakpuasannya dan mempertanyakan legalitas pengangkatan Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora.

Gus Labib yang merupakan Wakil Ketua DPC PKB BLora merasa ada ketidakadilan dalam proses penunjukan tersebut. Menurutnya, usulan nama Ketua DPRD seharusnya melalui rapat di pengurus harian DPC PKB, yang menurutnya tidak dilakukan. Akibatnya, suasana internal partai sempat memanas.

“Secara fisik, saya memang belum melihat rekomendasi itu. Namun, kemarin saya merasakan ada yang tidak fair dalam pengusulan pimpinan ke DPP,” ungkap Gus Labib.

Gus Labib menjelaskan, secara struktural sebagai wakil ketua dirinya justru tidak diusulkan ke DPP.

“Sebagai wakil ketua, saya tidak diusulkan ke DPP, padahal secara struktural saya berada di atas nama yang diusulkan,” tambah Gus Labib.

Namun, setelah turunnya SK dari DPP PKB terkait penunjukan Mustofa sebagai Ketua DPRD Blora, Gus Labib akhirnya legowo menerima keputusan tersebut.

“Beda pendapat dalam organisasi itu wajar. Yang terjadi kemarin adalah pelajaran bagi kita semua bahwa transparansi itu sangat penting. Namun, ketika keputusan sudah final sebagai kader kita harus menerimanya. Saya juga sudah mengucapkan selamat kepada Mustofa,” tutur Gus Labib.

Mustofa yang akhirnya resmi ditetapkan sebagai Ketua DPRD Blora, juga mengakui adanya perbedaan pendapat dalam organisasi adalah kewajaran. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan dari DPP harus dilaksanakan oleh semua pihak.

“Setelah ada keputusan, saya akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Perbedaan pendapat kemarin itu wajar dalam sebuah organisasi. Setelah ada keputusan, semua pihak harus siap melaksanakannya. Nantinya, Ketua DPC (PKB Blora) yang akan menindaklanjuti hal ini ke Sekretariat Dewan,” ujar Mustofa. (Lingkar Network | Hanafi – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version