DEMAK, Lingkarjateng.id – Isu permasalahan rob yang terjadi di wilayah pesisir Demak masih menjadi perhatian baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Adapun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak berupaya mencari titik terang dalam hal mengatasi permasalahan rob tersebut. Salah satunya dengan membuat rumah apung bagi warganya.
“Kemarin pilot project dari Perkim menyampaikan ketahananya itu sekitar 25 tahun untuk pertahanannya,” ujar Bupati Demak Eisti’anah kepada Lingkarjateng.id.
Selain itu, lanjut Eisti’ana, usulan pembangunan tanggul laut sudah dikomunikasikan dengan Pemerintah Pusat.
“Kita tidak hanya membiarkan rumah itu dibangun terus selesai itu tidak, tapi juga ada sektor lainya, adanya tanggul laut. Kemudian kemarin dari tim Kami sudah ke Bappenas tahun 2025 ini sudah ada untuk tanggul laut tersebut, itu secara regulasi normatif dan belum mendorong secara politis,” terangnya.
Sementara itu, Sekda Demak Akhmad Sugiharto menambahkan, pengajuan usulan pembangunan tanggul laut sudah disetujui oleh Bappenas.
“Dampak rob di pesisir, kita sudah komunikasikan dengan pusat. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah desk di Jakarta di depan tim dan termasuk Bappenas dan kementerian yang lain. Paling tidak usulan dari Demak untuk tanggul laut sistem polder yang ada di Sayung ini sudah di approve oleh pihak Bappenas,” katanya.
Sugiharto berharap di tahun 2025 sudah ada penggelontoran anggaran untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Sayung, Demak.
“Semoga tahun 2025 sudah ada pendanaan untuk yang Sayung. Karena ini pengalaman yang kemarin, kita sudah di approve yang di tahun 2023. Ternyata kita mendapat Rp 5 Miliar untuk Detail Enginering Design (DED). Alhamdulillah untuk di 2024 kita juga sudah mendapat, lha ini proses DED sedang berlangsung untuk yang Sayung pesisir,” harapnya.
Saat ditanya terkait total anggaran untuk pembangunan tanggul laut tersebut, Sugiharto belum mengetahui secara pasti untuk jumlahnya.
Kendati demikian, usulan terkait pembangunan tanggul laut telah masuk prioritas utama di Provinsi Jawa Tengah.
“Untuk jumlah belum, yang penting di-acc oleh Bappenas dulu lah. Bahwa perencanaan kita masuk prioritas utama, terutama yang ada di Provinsi Jawa tengah,” terangnya.
Menurutnya, jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, tak menutup kemungkinan akses Jalan Pantura akan mati sekaligus mengganggu mobilisasi proses pembangunan jalan tol.
“Sudah kita sampaikan saat paparan disana, apabila ini tidak ditangani sesegera mungkin, maka kemungkinan jalur pantura akan lumpuh karena rob ini kan sudah masuk ke jalur pantura. Disisi lain jalan tol ini kan belum jadi, secara otomatis akan menghambat mobilitas untuk angkutan yang ada dijalan patura, itu yang sudah kami sampaikan,” tandasnya. (Lingkar Network | M. Burhan A – Lingkarjateng.id)