BLORA, Lingkarjateng.id – Anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Blora 2026 naik menjadi Rp2,214 triliun dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang ditetapkan Rp2,163 triliun.
Juru bicara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Blora, Adiria, menyebutkan tiga struktur rancangan APBD Blora 2026 yang meliputi total pendapatan daerah Rp2,225 triliun, belanja daerah Rp2,214 triliun, dan pembiayaan atau belanja bunga pinjaman daerah Rp11,250 miliar.
“Sehingga struktur APBD Tahun 2026 ini, surplus sebesar Rp 11.250.000.000, yang akan digunakan untuk pembiayaan. Sehingga Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun anggaran 2026 di proyeksikan sebesar Rp0 atau nihil,” terangnya.
Melihat tiga struktur itu, pendapatan daerah total naik sekitar Rp37 miliar, dari nilai pendapatan di RKPD tahun 2026 sebesar Rp2,187 miliar.
Lalu untuk belanja daerah naik sekitar Rp50 miliar, dari nilai belanja daerah di RKPD tahun 2026 sebesar Rp2.163 triliun.
Sementara, terhadap surplus yang digunakan untuk pembiayaan naik sekitar Rp8,1 juta, dari nilai di RKPD 2026 sebesar Rp11.241 miliar.
Penyesuaian APBD Blora 2026 tersebut dipengaruhi adanya pemangkasan dana transfer pemerintah pusat ke Pemkab Blora sebanyak Rp376 miliar.
Ketua Banggar DPRD Blora, Mustopa, mengungkapkan adanya kenaikan belanja daerah di tengah pemotongan TKD itu terjadi di sektor pembangunan infrastruktur.
“Kenaikannya (Belanja Daerah) di angka kurang lebih, sampai Rp20 miliar di dinas PU, mudah-mudahan lebih,” ungkap Mustopa.
“Insyaallah pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora, walaupun beberapa ruas jalan ini akan tetap dianggarkan, insyaallah akan dilaksanakan tahun 2026. Karena itu menjadi skala prioritas dan ini bisa dianggarkan,” sambungnya.
Sebelumnya Pemkab Blora merancang belanja daerah pada dokumen RKPD tahun 2026, sebesar Rp2,163 triliun dari pendapatan daerah Rp2,187 triliun.
Lalu dari belanja daerah itu, Rp1,550 triliun digunakan untuk belanja operasi atau belanja yang bersifat satu tahun anggaran tanpa ada kegiatan fisik/tetap.
Dalam rincian belanja operasi tahun depan, pos anggaran terbesar adalah belanja pegawai (ASN) dengan nominal Rp1,078 Triliun. Lalu disusul belanja barang dan jasa dengan nominal Rp408 miliar. Selanjutnya, belanja hibah Rp50,8 miliar.
Lebih lanjut, masih ada belanja bunga pinjaman daerah Rp11,2 miliar dan belanja bantuan sosial menjadi pos terkecil dengan anggaran Rp1,2 miliar.
Tak hanya itu, dalam dokumen RKPD, Pemkab Blora juga menyediakan belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp33,4 miliar.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
