PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Sekitar 500 warga Desa Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo, dan Pacar menggelar audiensi ke Kantor Kecamatan Tirto pada Senin, 9 Februari 2026. Ratusan warga tersebut menyuarakan aspirasi mengenai banjir yang tak kunjung surut.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Tugu Perbatasan Jalan Raya Pacar. Massa bergerak berjalan kaki melalui rute Jalan Raya Pacar, Desa Pacar, Kecamatan Tirto.
Audiensi digelar di Pendopo Kecamatan Tirto dan dipimpin oleh Asisten I Sekda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi. Hadir pula perwakilan DPRD Kabupaten Pekalongan, BPBD, Dinas Sosial, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan penanganan banjir.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai tuntutan penanganan banjir yang dinilai belum optimal. Koordinator aksi dari Desa Mulyorejo, Andi Jaja, mengungkapkan kondisi banjir yang masih menggenangi permukiman warga selama lebih dari tiga pekan.
“Yang pertama, di desa kami, Desa Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjompo, selama ini sudah sekitar 25 hari banjir masih menggenang. Kondisinya parah,” ujar Andi Jaja.
Ia menegaskan warga mendesak penetapan tanggap darurat, perbaikan tanggul, serta penambahan pompa air, terutama menjelang bulan Ramadan.
“Harapan kami, kami minta segera ditetapkan tanggap darurat. Kami minta tanggul segera dibenahi, dan kami minta pompa air untuk Desa Mulyorejo dan Karangjompo. Karena kalau tidak diurus mulai sekarang, nanti masuk bulan puasa kami juga tidak bisa beraktivitas dengan normal,” katanya.
Menurut Andi Jaja, banjir berkepanjangan telah berdampak luas, mulai dari lumpuhnya perekonomian hingga terganggunya kesehatan warga.
“Kami mohon dengan hormat, tolong ditengok desa kami, Pak. Karena kondisi ini sudah sangat buruk, dan perekonomian warga di Tegaldowo dan Karangjompo, Kabupaten Pekalongan, sangat meresahkan,” ucapnya.
Ia juga mengungkap kejadian yang menurutnya sangat memprihatinkan selama banjir berlangsung.
“Apalagi kemarin saya melihat sendiri ada lansia yang sakit, itu sampai harus digotong oleh TNI dan Polri. Saya juga ikut menggotong. Itu sangat memprihatinkan,” lanjutnya.
Selain persoalan teknis banjir, Andi Jaja turut menyoroti hubungan warga dengan pihak kecamatan yang dinilai kurang responsif.
“Selama ini hubungan antara masyarakat dengan pihak kecamatan itu kurang baik. Saya mohon, kalau memang seperti ini terus, mohon diganti dengan yang baru,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan warga, Asisten I Sekda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima seluruh aspirasi warga dan telah melakukan langkah-langkah penanganan sejak awal.
Ia menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana sebenarnya telah ditetapkan sejak 27 Januari 2026 dan kembali diperpanjang karena kondisi banjir belum tertangani sepenuhnya.
“Sebenarnya sejak tanggal 27 Januari kami sudah menetapkan status tanggap darurat bencana, namun memang ada miss komunikasi di lapangan. Karena status tanggap darurat itu berlaku 14 hari, maka hari ini kami perpanjang kembali,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah dan warga menyepakati tujuh poin penanganan banjir yang dituangkan dalam berita acara bersama. Kesepakatan itu meliputi perbaikan dan peninggian tanggul Sungai Sengkarang, penambahan dua unit pompa portable di Desa Karangjompo dan Mulyorejo.
Kemudian jaminan ketersediaan solar untuk operasional pompa banjir, pembangunan rumah pompa di Desa Karangjompo melalui pergeseran anggaran tahun 2026, perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo, normalisasi drainase Desa Pacar, serta perbaikan ruas jalan Karangjompo–Pecakaran sepanjang kurang lebih 300 meter.
“Alhamdulillah, tadi warga bisa menerima, dan kita saling memahami. Pemerintah memahami masyarakat, dan masyarakat juga memahami keterbatasan pemerintah,” tutup Anis Rosidi.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Tia
