SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengatasi backlog rumah sebanyak 1.332.968 unit dalam jangka waktu lima tahun kedapan.
Ia menyebutkan, backlog sebanyak 1.332.968 unit tersebut terus mengalami pengurangan. Sebab, di Jateng sudah ada sebanyak 161.340 unit rumah yang telah dibangun pada tahun 2025 ini. Sehingga, sisa backlog rumah di Jateng hingga kini tinggal 1.171.628 unit.
“Penyelesaian angka backlog perumahan ini akan dilaksanakan dengan pembagian peran penyelesaian, antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/ kelurahan, pengembang, NGO, CSR perusahan dan swadaya,” kata dia saat menerima kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Hotel Tentrem Semarang, Rabu, 10 Desember 2025. Reses tersebut berfokus pada isu hunian dan ketahanan pangan.
Untuk meningkatkan akurasi data backlog perumahan, Pemprov Jawa Tengah telah melakukan sejumlah langkah. Di antaranya, memperkuat koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan dalam proses verifikasi dan validasi data backlog perumahan.
Selain itu, Pemprov Jateng juga memanfaatkan aplikasi Simperum untuk pengolahan data backlog perumahan. Aplikasi ini terintegrasi dengan data Kementerian PUPR serta data milik kabupaten/kota, sehingga proses pengumpulan dan penyajian data menjadi lebih akurat dan terpadu.
Upaya lain yang dilakukan adalah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi melalui Program KKN Tematik. Melalui program tersebut, dilakukan peninjauan ulang terhadap data backlog perumahan hingga ke tingkat desa.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng turut mencari, merancang, dan mengoptimalkan skema Collaboration Funding guna mendukung pelaksanaan berbagai program perumahan di wilayahnya.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Yasin itu juga memaparkan perkembangan ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Ia berharap kehadiran Komisi VI DPR RI dapat memberikan dukungan dan fasilitasi bagi Pemprov Jateng, sehingga program yang dijalankan tidak hanya menjadi agenda pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi gerakan pembangunan bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah.
Editor: Sekar S
