JEPARA, Lingkarjateng.id – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara memberikan beberapa catatan di berbagai sektor seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2024.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jepara, Padmono Wisnugroho, menyampaikan bahwa secara keseluruhan pihaknya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas dalam membangun Kabupaten Jepara.
Namun, pihaknya menyebut terdapat beberapa poin yang perlu dievaluasi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.
Di aspek keuangan, Fraksi Partai NasDem DPRD Jepara meminta Pemkab Jepara melakukan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara akuntabel, memproyeksikan defisit seminimal mungkin, dan mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk di dalamnya sektor retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan aset milik daerah.
“Kami juga menyoroti maraknya parkir liar di beberapa wilayah,” kata Wisnu baru-baru ini.
Pada sektor pendidikan di Kabupaten Jepara, lanjut Wisnu, masih banyak para peserta didik dan para pendidik yang mengeluh terhadap pelaksanaan proses belajar dan sarana prasarana penunjang pembelajaran yang kurang maksimal.
Pihaknya juga menyoroti terkait pelayanan PDAM yang sudah berulang kali disampaikan kepada Pemkab Jepara. Pihaknya pun mendesak Pemkab Jepara untuk memperingatkan direksi PDAM agar segera memperbaiki kualitas pelayanan.
“Hal ini sudah sering kami sampaikan, pelayanan PDAM masih menjadi sorotan penting terhadap kebutuhan masyarakat, dalam hal ini pada pelayanan PDAM yang masih kurang baik. Banyak masyarakat yang terdampak pada permasalahan pelayanan PDAM yang tidak maksimal,” ujarnya.
Di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penanganan disabilitas di Kabupaten Jepara, Wisnu menyebut masih memerlukan penanganan yang serius. Salah satunya adala ketersediaan alat bantu untuk masyarakat disabilitas.
Fraksi Partai NasDem DPRD Jepara juga menyoroti kurang baiknya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
“Beberapa waktu lalu DPRD Jepara melakukan monitoring di beberapa tempat bidang kesehatan, kami mendapat banyak aduan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kami berharap adanya aduan itu bisa menjadi evaluasi Pemkab Jepara dalam memperbaiki kinerja dan tata kelola di bidang kesehatan,” terang Wisnu. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkarjateng.id)
