KENDAL, Lingkarjateng.id – Ada sekitar 410 dari 1.115 dusun di Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan alokasi bantuan keuangan khusus (BKK) dana dusun hingga bulan ketiga 2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni, mengatakan pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp41 miliar untuk menuntaskan program BKK dana dusun di Kabupaten Kendal.
“Kalau dusun yang belum mendapatkan dana dusun ada 410 dusun. Artinya kemungkinan ada anggaran sekitar Rp41 miliar untuk menuntaskan,” ujar Yanuar menghadiri Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), di ruang Abdi Praja Setda Kendal, Kamis, 21 Maret 2024.
Sedangkan berdasarkan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, rencananya hanya sekitar 56 titik yang akan mendapatkan alokasi dana dusun masing-masing Rp100 juta.
“Penetapan APBD kita alokasikan di 56 titik. Tidak merata di semua kecamatan, ada beberapa yang tidak mendapatkan alokasi dana dusun. Per dusun rata-rata Rp100 juta,” terangnya.
Optimalkan BKK Dana Dusun, Bupati Kendal Dorong Kades Tingkatkan PAD
Yanuar menjelaskan terkait pengusulan BKK dana dusun harus dilakukan melalui aplikasi SIPPEDDA-HANDAL atau Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa.
“Semua desa bisa menginput dan kita tutup akhir Maret 2024 ini. Rencana Pak Bupati pada Perubahan APBD nanti akan ditambahkan lagi untuk menuntaskan kekurangan yang masih belum terselesaikan,” paparnya.
Selain itu, Yanuar menyebutkan setidaknya ada 113 tenaga pendamping profesional yang masing-masing mendampingi tiga sampai empat desa terkait pelaksanaan dan bimbingan teknis terkait BKK dana dusun.
“Harapannya pembinaan dan sosialisasi yang kita lakukan dapat diterima desa. Tapi kembali lagi penerimaan dari desa itu mungkin ada yang 100 persen bisa menerima, ada yang baru 60 persen dapat menerima. Nah, fungsi dari pendampingan ini agar mendorong desa supaya bisa 100 persen,” pungkasnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarjateng.id)
