SEMARANG, Lingkarjateng.id – Menjelang akhir tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemaksimalan sejumlah sumber penerimaan.
Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto mengatakan, salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum terkelola secara maksimal.
“Besok kita rapatkan dengan OPD terkait untuk memaksimalkan potensi aset-aset yang belum terkelola secara baik. Kemudian pemetaan, pendataan aset kita. Dan ke depan kita akan melakukan digitalisasi aset ini,” katanya, Selasa, 22 September 2026.
Menurutnya, digitalisasi akan memudahkan Pemkot Semarang dalam mengetahui keberadaan sekaligus kondisi aset yang dimiliki pemerintah daerah.
“Aset itu bisa kelihatan di mana, posisinya seperti apa. Termasuk upaya percepatan penelusuran aset-aset kita lakukan,” ujarnya.
Tak hanya aset, Pemkot Semarang juga mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran.
“Sepanjang masih manual potensi bocor pasti ada. Maka kita mengedepankan upaya digitalisasi untuk meminimalisir,” tegasnya.
Handi menyebut sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam digitalisasi penerimaan daerah. Di antaranya pajak daerah, parkir, serta retribusi pedagang dan pedagang kaki lima (PKL).
“Di pajak daerah. Kemudian parkir dalam proses. Kemudian Dinas Perdagangan juga kita push untuk segera mendigitalisasikan pemungutan retribusi pedagang dan PKL,” jelasnya.
Hingga saat ini, realisasi pendapatan daerah disebut telah mencapai sekitar 63 persen. Sementara dalam perubahan APBD 2026, target pendapatan Kota Semarang disesuaikan dari sekitar Rp6,2 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
Handi mengatakan, penyesuaian tersebut dilakukan karena asumsi pendapatan sebelumnya dinilai terlalu tinggi dan berpotensi sulit dicapai.
“Asumsi pendapatan yang ditetapkan yang lalu agak sedikit terlalu tinggi sehingga kecil kemungkinan bisa diraih. Termasuk opsi yang nilainya ditetapkan oleh provinsi juga ada koreksi,” katanya.
Meski target diturunkan, Handi menegaskan proyeksi pendapatan Kota Semarang pada 2026 masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Maka kita menurunkan pendapatan sesuai dengan kajian terkini. Tetapi turun di perubahan ini bukan berarti lebih rendah dari 2025. Tetap lebih tinggi dari 2025. Jadi secara tren tetap naik,” ujarnya.
Di tengah upaya menggenjot pendapatan, Pemkot Semarang juga melakukan rasionalisasi belanja agar kondisi keuangan daerah tetap seimbang.
“Rasionalisasi yang kita lakukan di perubahan APBD 2026 ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengurangi perjalanan dinas ASN. Kedua, pembelian barang-barang yang kurang urgent,” ungkap Handi.
“ATK dan mamin (makan minum) kita atur secara terukur, tidak berlebih,” katanya.
Sementara untuk infrastruktur, Handi memastikan rasionalisasi tidak dilakukan secara besar-besaran.
“Tidak banyak infrastruktur yang kita rasionalisasi, kecuali dengan alasan memang tidak mungkin diselesaikan,” jelasnya.
Pemkot Semarang, lanjut Handi, akan mendorong OPD teknis menyelesaikan tahapan perencanaan sehingga pekerjaan yang ditunda dapat segera dimulai pada 2027.
“Maka dinas teknis kami push di tahun ini untuk menyelesaikan semua DED yang belum selesai itu sehingga di awal tahun, pada kesempatan pertama di 2027, sarpras itu bisa langsung dikerjakan,” tuturnya.
Jurnalis: Lingkar Network/Syahril Muadz
Editor: Sekar
