Kabupaten Semarang (lingkarjateng.id) – Pemerintah Pusat saat ini masih terus menggodok mengenai skema wacana penerapan Work From Home (WFH) satu kali dalam seminggu, baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga pekerja swasta di seluruh Indonesia menyusul seretnya pasokan BBM usai memanasnya Amerika-Iran selama empat pekan ini.
Tak hanya ASN dan pekerja swasta saja yang diimbau menerapkan WFH satu hari dalam seminggu, siswa sekolah per April nanti juga akan diterapkan sistem belajar kombinasi secara daring dan tatap muka upaya Pemerintah Pusat menghemat konsumsi BBM nasional.
Menanggapi hal itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan penerapan WFH khusus bagi ASN, pekerja swasta, bahkan anak-anak sekolah untuk menerapkan sistem belajar kombinasi sampai saat ini masih menunggu keputusan lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sampai saat ini, kami di Pemkab Semarang masih belum menerapkan WFH. Semuanya masih normal seperti biasa, tetap memberikan pelayanan seperti hari-hari biasa di kantor masing-masing OPD di Pemkab Semarang,” katanya, usai mengikuti kegiatan Halal Bihalal Tingkat Kabupaten Semarang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, di Ungaran, Rabu (25/3).
Lanjut Ngesti, mengenai adanya imbauan pemberlakuan WFH bagi ASN dan pekerja swasta pasca libur Lebaran di tahun 2026 ini, pihaknya termasuk Pemkab Semarang masih akan menunggu arahan dan instruksi lanjutan baik dari Presiden dan Pemerintah Pusat.
“Artinya kami masih menunggu perkembangan informasi tersebut dari Pemerintah Pusat, jadi belum ada WFH di Kabupaten Semarang,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro menambahkan bahwa untuk penerapan WHF di Kabupaten Semarang ini masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
Alasan tidak diberlakukannya WFA dilingkungan Pemkab Semarang karena seluruh pelayanan masyarakat di Kabupaten Semarang harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Artinya kami masih bekerja seperti biasa, semua pelayanan masyarakat harus terpenuhi tidak bisa ditunda. Sehingga kami tidak menerapkan WFA itu, termasuknya jika nanti WFH ada petunjuk pasti dari Bapak Presiden dan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) maka baru akan kami laksanakan,” ujar Kendro.
“Tapi selama itu belum ada petunjuk pasti, dan belum ada petunjuk final mengenai WFH ini, maka belum kami laksanakan, semua ASN khususnya masih bekerja seperti biasanya melayani masyarakat,” sambungnya kembali.
Menurut Kendro, Pemkab Semarang juga akan melihat kondisi masing-masing wilayah dalam penerapan WFH itu. Termasuk Kabupaten Semarang, dimana diungkapkan oleh Kendro bahwa di Kabupaten Semarang ini kebutuhan pelayanan kepada masyarakatnya tergolong tinggi.
“Kondisi di tempat kita itu, kebutuhan pelayanan secara langsung kepada masyarakat tinggi, artinya masyarakat kita butuh sekali pelayanan dari Pemkab Semarang,” terangnya.
“Maka dari itu kemarin di cuti bersama pun kami tidak menerapkan WFA, karena memang seluruh ASN di Kabupaten Semarang harus masuk,” lanjutnya.***
Jurnalis : Hesty Imaniar
Editor : Fian
