SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima bantuan penanganan bencana senilai Rp1,9 miliar dari pemerintah pusat.
Bantuan tersebut diserahkan dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dalam rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 22 Januari 2026.
Bantuan yang diberikan berupa paket makanan cepat saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit untuk mendukung penanganan bencana di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI serta pemerintah pusat atas dukungan tersebut.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI. Sekaligus kami juga menyampaikan kebutuhan anggaran yang akan kami ajukan kepada pemerintah pusat untuk penanggulangan kebencanaan, termasuk penanganan rob di Kabupaten Demak yang membutuhkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun, dan Pekalongan juga kurang lebih Rp1,7 triliun,” ujar Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin.
Gus Yasin mengungkapkan pascabencana banjir yang melanda sejumlah daerah, Pemprov Jateng telah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat sekaligus memetakan wilayah terdampak.
Menurutnya, pemetaan tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan kabupaten dan jalan provinsi.
“Mulai dari Kabupaten Rembang sampai Kota Semarang, kemudian dari Kota Semarang ke barat. Dengan adanya banjir ini, banyak kendaraan melintas di jalan kabupaten maupun provinsi sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan. Saat ini masih kami hitung semuanya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP itu.
Selain perbaikan jalan, Pemprov Jateng juga memprioritaskan perbaikan tanggul-tanggul yang mengalami kerusakan pascabanjir. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya bencana banjir pada tahun mendatang.
“Anggaran yang akan kami ajukan juga termasuk untuk perbaikan tanggul-tanggul yang jebol, dengan cara ditinggikan agar banjir tidak terjadi lagi tahun depan,” imbuhnya.
Gus Yasin menambahkan, hingga saat ini belum terdapat laporan tanggul jebol di wilayah pantura, termasuk di Kabupaten Pati. Banjir yang terjadi lebih disebabkan oleh limpasan air akibat tingginya debit air, sehingga diperlukan peninggian dan normalisasi tanggul.
“Di kawasan Pati tidak ada yang jebol, itu hanya limpasan. Artinya debit air tinggi, sehingga perlu peninggian atau normalisasi,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan rob yang memperparah kondisi banjir, terutama di wilayah pesisir seperti Pekalongan. Menurutnya, pembuangan air menjadi lebih sulit saat rob terjadi, sehingga diperlukan sistem pengendalian air seperti bendungan karet yang dapat dibuka-tutup, meski membutuhkan anggaran besar.
Terkait upaya mitigasi, Pemprov Jateng bersama BNPB juga telah melakukan modifikasi cuaca di sejumlah titik, khususnya di wilayah pantura. Program tersebut direncanakan berlangsung hingga 24 Januari 2026.
“Kami terima kasih kepada BNPB yang sudah memfasilitasi modifikasi cuaca. Soal diperpanjang atau tidak, nanti akan kita lihat, tapi alhamdulillah sejauh ini cukup efektif,” pungkasnya.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menilai Pemprov Jateng sigap dan gerak cepat dalam penanganan bencana.
“Saya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah yang menyampaikan apresiasi karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep,” ujar Atalia.
Selain peran pemerintah daerah, Atalia juga menilai budaya gotong royong masyarakat Jawa Tengah berkontribusi besar dalam menekan dampak bencana. Ia pun mendorong penguatan kesiapsiagaan dan pengarusutamaan semangat tangguh bencana di tengah masyarakat.
“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Pemerintah dan masyarakat harus semakin paham dan siap. Semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” tegasnya.
Jurnalis: Rizky Syahrul Al-Fath
Editor: Rosyid
