BATANG, Lingkarjateng.id – Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, meminta pemerintah desa di wilayah setempat untuk memberikan alokasi anggaran secara adil dan terencana untuk kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sambang Desa di Desa Tersono, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, pada Senin, 6 Oktober 2025.
Menurut Faiz, PKK memiliki peran strategis dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah dan edukasi sosial lainnya.
“PKK ini strategis karena dipercaya masyarakat, meski tanpa anggaran besar mereka tetap aktif,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa sebagai ujung tombak edukasi masyarakat, PKK seharusnya tidak dikesampingkan dalam perencanaan anggaran desa.
“PKK adalah ujung tombak edukasi di masyarakat. Karena itu perlu penganggaran yang terencana,” tegasnya.
Pernyataan Faiz tersebut menanggapi keluhan warga mengenai minimnya dukungan anggaran bagi program PKK dan Desa Siaga.
Salah seorang warga, Yulianita Ningsih, mengaku harus mencari solusi sendiri agar kegiatan tetap berjalan, karena tidak ada alokasi khusus dari Dana Desa.
“Desa Siaga itu menyedot dana besar, sementara Dana Desa tidak ada alokasi khusus. Akhirnya kami mengada-adakan agar kegiatan tetap berjalan, kami butuh solusi,” kata Yulianita.
Tak hanya soal PKK, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kurang aktifnya perpustakaan sekolah, serta belum terdatanya guru RA dan honorer di sistem Dapodik.
Sebagai informasi, dalam program Sambang Desa, Pemkab Batang menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung ke desa. Mulai dari pengurusan KTP, KK, PBB, sertifikat tanah, hingga layanan konsultasi izin usaha dan sertifikasi halal untuk UMKM.
Program Sambang Desa juga menyediakan fasilitas lain seperti perpustakaan keliling, donor darah, hingga layanan keluhan warga secara langsung kepada pejabat pemerintah daerah.
Sumber: Humas Pemkab Batang
Editor: Rosyid
