PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Aaf menegaskan bahwa program-program prioritas masyarakat tetap berjalan meski fasilitas pemerintahan rusak akibat aksi anarkis pada 30 Agustus 2025 lalu. Aksi tersebut merusak, membakar, dan menjarah sejumlah fasilitas di Kantor Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan.
Menurut Aaf, peristiwa itu memang berdampak pada sarana dan prasarana, namun tidak boleh mengorbankan kebutuhan masyarakat.
“Saya tegaskan, Kota Pekalongan tidak akan mengalokasikan APBD untuk pembangunan gedung baru. Kami akan bekerja di ruang seadanya, yang penting program untuk rakyat tetap berjalan,” ujarnya usai Rapat Paripurna DPRD di Gedung Diklat, Senin, 15 September 2025.
Pemkot Pekalongan, lanjutnya, bersyukur karena Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membiayai pembangunan ulang gedung pemerintahan dan DPRD dengan anggaran sekitar Rp90 miliar. Meski demikian, untuk pemulihan sarana pendukung seperti komputer, meja, kursi, dan laptop tetap ditanggung APBD.
Aaf juga menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Tengah sudah menyalurkan bantuan senilai Rp1,5 miliar untuk kebutuhan mendesak, sementara dana rutin dari provinsi juga mulai masuk.
Namun kondisi fiskal daerah masih berat karena transfer pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menurun hingga 80 persen.
“Ini sangat berdampak bagi daerah, termasuk Kota Pekalongan. Mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru, transfer ke daerah bisa kembali normal,” harapnya.
Ia menekankan, pemulihan layanan publik akan terus menjadi prioritas utama.
“Fasilitas pemerintahan bisa sederhana, tapi kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Sekar S
