SALATIGA, Lingkarjateng.id – Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said menyoroti persoalan etika pejabat publik dalam polemik kenaikan pajak di Pati dan sikap sejumlah anggota DPR. Ia menilai secara hukum positif, tidak ada yang salah ketika seorang bupati menaikkan pajak atau anggota DPR memperoleh fasilitas. Namun, yang menjadi persoalan adalah soal etika dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
“Kalau pakai hukum positif semata-mata, tidak ada yang salah. Bupati memang berwenang menaikkan pajak, DPR juga boleh mendapatkan fasilitas. Tapi kalau kemudian ada sikap yang dianggap yang menantang warga, atau disertai kata-kata menyakitkan, itu jadi masalah. Publik akan menilai dari sisi etika,” kata Sudirman Said yang juga Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saat konferensi pers di Salatiga, Senin, 25 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya hadir sebagai pengayom di tengah penderitaan masyarakat, bukan justru menampilkan sikap yang terkesan berlebihan.
“Naik (pajak/red) itu sah-sah saja kalau anggaran ada dan sesuai aturan. Tapi kalau kemudian ditunjukkan dengan bergembira berlebihan, joget-joget dan ditunjukkan kepada publik, menurut saya itu menyakiti rakyat. Etika itu penting, karena jadi penjaga agar pejabat publik tetap dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Sudirman juga menyinggung aksi protes masyarakat yang menuntut pembubaran DPR. Menurutnya, menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, tapi perlu diwaspadai potensi provokasi yang bisa memicu kerusuhan.
“Masyarakat yang membayar pajak tentu boleh menuntut agar DPR berperilaku lebih terukur, lebih toleran. Itu hak masyarakat. Tapi kalau sampai menuntut pembubaran DPR, menurut saya itu berlebihan. Kita harus bedakan antara aspirasi yang wajar dengan tuntutan emosional,” imbuhnya.
Lebih jauh, Sudirman menekankan bahwa aturan hukum bisa dibuat sesuai kepentingan, tapi nilai moral dan etika harus menjadi pedoman utama pejabat publik.
“Begitu kita berada di atas, maka pedoman kita bukan semata aturan hukum, tapi pilihan moral. Itu yang menjaga agar pejabat publik tetap dipercaya rakyat,” pungkasnya.
Jurnalis: Angga Rosa
Editor: Sekar S
