Lingkarjateng.id – Sekolah kedinasan bisa menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah secara gratis dan memiliki peluang kerja di instansi pemerintah. Sekolah ini berada di bawah naungan kementerian atau lembaga negara tertentu. Salah satu sekolah kedinasan yang populer adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang bergerak di bidang kepamongprajaan dengan tujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian.
Saat ini IPDN dipimpin oleh Rektor, Dr. Halilul Khairi, M.Si, yang dilantik pada 26 Mei 2025. Kemudian jajaran pimpinan lainnya, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si., Plt Wakil Rektor Bidang Administrasi Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si., dan Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Dr. Suhajar Diantoro, M.SI.
Sejarah IPDN yang Jadi Lokasi Retret Kepala Daerah Gelombang II
Visi Misi IPDN
Sekolah kedinasan IPDN mengemban visi menjadi pendidikan tinggi kepamongprajaan yang unggul, profesional, berintegritas, dan berdaya saing pada tahun 2045.
Sementara misi yang ingin dicapai IPDN, yakni menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina, dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris; Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal.
Kemudian mengembangkan pendidikan kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah, daerah serta kemajuan masyarakat; dan Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan, teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.
Fokus Pembelajaran
Sebagai sekolah ikatan kedinasan yang fokus pada ilmu pemerintahan, IPDN memiliki tiga fokus pembelajaran, yakni ilmu politik pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan tata hukum pemerintahan.
Adapun jenjang pendidikan terdiri dari sarjana (S1) dan diploma IV (D4). IPDN juga memiliki program pascasarjana dan program kepamongprajaan.
Lulusan IPDN bisa bekerja di pemerintah daerah, kementerian, maupun kantor pemerintahan lainnya.
Biaya Gratis
Biaya Kuliah atau Biaya Pendidikan di IPDN adalah gratis karena IPDN adalah sekolah kedinasan yang berstatus ikatan dinas di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Biaya pendidikan seluruh mahasiswa IPDN sepenuhnya ditanggung oleh kementerian terkait.
Bagi calon mahasiswa yang tertarik melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan dapat memulai dengan membuat akun di sscasn.bkn.go.id kemudian melengkapi syarat administrasi yang diperlukan.
Peserta yang lolos administrasi akan melalui beberapa tahapan tes, yaitu seleksi kompetensi dasar, tes kesehatan, tes psikologi integritas dan kejujuan, tes penentuan akhir.
Lokasi IPDN
IPDN ada tujuh lokasi yang tersebar di berbagai daerah, yakni IPDN Kampus Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.
Fasilitas
Fasilitas di IPDN cukup memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Mulai dari asrama, fasilitas olahraga, laboratorium untuk riset dan pembelajaran, laboratorium administrasi kependudukan, laboratorium komputer, perpustakan, juga tempat ibadah berupa masjid, gereja, dan pura.
