Pemkot Pekalongan Optimalisasi Dana CSR untuk Percepat Pembangunan

pemkot pekalongan

PERTEMUAN: Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab saat membuka Pertemuan Forum Koordinasi Penyusunan Kegiatan Bersumber TJSLBU di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, pada Jumat, 14 Maret 2025. (Fahri Akbar/Lingkarjateng.id)

PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus mendorong optimalisasi pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung percepatan pembangunan. Hingga saat ini, sebanyak 23 perusahaan telah bersinergi dengan Pemkot dalam berbagai program, mulai dari perbaikan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan lingkungan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab menegaskan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan dana TJSLBU menjadi solusi strategis guna menciptakan pemerataan pembangunan.

“Kami mengundang para perwakilan CSR yang selama ini telah bekerja sama dengan Pemkot. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa dana CSR dapat digunakan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga benar-benar membantu realisasi program pembangunan di Kota Pekalongan,” ujar Balgis dalam Pertemuan Forum Koordinasi Penyusunan Kegiatan Bersumber TJSLBU yang digelar di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Jumat, 14 Maret 2025. 

Pemkot juga terus mendorong perusahaan yang belum terlibat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Targetnya, jumlah mitra CSR bisa bertambah lebih dari 23 perusahaan pada tahun ini, dengan alokasi bantuan yang lebih besar dan terkoordinasi.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini akan terus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, Cayekti, mengungkapkan bahwa pada tahun ini target dana CSR dipatok minimal Rp1,6 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai sektor strategis, termasuk bantuan sosial, pelatihan bagi UMKM, hingga perbaikan fasilitas umum.

“Kami menyadari bahwa banyak sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari sektor non-pemerintah. Namun, selama ini masih banyak bantuan yang belum terlaporkan secara resmi. Dengan adanya forum koordinasi ini, kami berharap dana CSR bisa lebih transparan dan manfaatnya lebih luas untuk masyarakat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Fahri Akbar – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version