17,9 Juta Pemudik Diprediksi Masuk Jateng, Ahmad Luthfi: Kita Siap

result 20250317 123425

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, memberikan keterangan usai rapat koordinasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Senin, 17 Maret 2025. (Rizky Syahrul Al-Fath/Lingkarjateng.id)

SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik dan balik lebaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menggelar rapat koordinasi (rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Senin, 17 Maret 2025.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola arus mudik. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), menjadi langkah penting.

“Tentu pemprov dan pemda tidak bisa berjalan sendiri. Makanya semua kita gandeng, termasuk memastikan sarana prasarana hingga kebutuhan pokok masyarakat tetap aman,” ujar Luthfi usai rakor.

Luthfi mengungkapkan bahwa pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah diperkirakan mencapai 17,9 juta orang dengan jumlah kendaraan sekitar 1,8 juta unit.

“Jawa Tengah akan dilimpahi pemudik, jadi kita harus siap,” katanya.

Untuk mendukung kelancaran mudik, pemerintah juga telah menyiapkan program mudik gratis yang akan dimulai pada 26 Maret 2025. Sebanyak 262 bus akan diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

“Pada 27 Maret, ada tambahan 22 bus dari Bandung serta 16 gerbong kereta api yang terdiri dari 8 gerbong pada pagi hari dan 8 gerbong pada sore hari,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyinggung soal maraknya oknum organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kerap memalak pengusaha dengan meminta tunjangan hari raya (THR).

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan di wilayah Jawa Tengah.

“Siapa pun di Jawa Tengah tidak boleh melakukan tindakan kepolisian, seperti menutup, menyegel, menertibkan, apalagi meminta-minta,” tegasnya.

Luthfi pun meminta para pelaku usaha yang mengalami pemerasan untuk segera melapor ke pihak berwenang, termasuk Polda, Pangdam, atau langsung ke pemerintah provinsi.

“Kalau perlu, kami turun tangan untuk membasmi hal itu,” pungkasnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul Al-Fath – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version