BLORA, Lingkarjateng.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora yang juga menjadi anggota Komisi B, Ahmad Labib Hilmi, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora agar efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak mengurangi standar pelayanan publik.
Menurutnya, Pemkab Blora sudah berpengalaman menghadapi refocusing anggaran. Terlebih, Pemkab Blora sudah pernah menghadapi wabah Covid-19 yang berdampak pada refocusing penggunaan APBD selama dua tahun.
“Harapan kami tetap semangat dan kesadaran untuk melayani masyarakat. Semua itu demi keberlangsungan dan kemajuan Kabupaten Blora,” kata pria yang akrab disapa Gus Labib pada Jumat, 14 Februari 2025.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi APBN yang berimbas ke pemerintah daerah. Renovasi sejumlah sekolah di Blora melalui Dana Alokasi Khusus pun tertunda karena pelaksanaannya saat ini terpusat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Selain itu, efisiensi anggaran juga berdampak pada Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankeukab) Blora untuk sejumlah desa yang belum bisa dicairkan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga telah mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian maupun lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. Setelah mendapat persetujuan, hasilnya harus segera disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Jika hingga tenggat waktu tersebut kementerian/lembaga belum mengajukan revisi, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan mencantumkan catatan efisiensi secara mandiri dalam halaman IV A DIPA.
Adapun anggaran 16 pos belanja yang harus diefisiensikan meliputi:
- Alat tulis kantor (ATK): 90 persen
- Kegiatan seremonial: 56,9 persen
- Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen
- Kajian dan analisis: 51,5 persen
- Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
- Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
- Percetakan dan souvenir: 75,9 persen
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen
- Lisensi aplikasi: 21,6 persen
- Jasa konsultan: 45,7 persen
- Bantuan pemerintah: 16,7 persen
- Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
- Perjalanan dinas: 53,9 persen
- Peralatan dan mesin: 28 persen
- Infrastruktur: 34,3 persen
- Belanja lainnya: 59,1 persen.
Efisiensi tersebut diharapkan dapat menjadikan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung program-program prioritas yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Lingkarjateng.id)