KAB. SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengungkapkan sejumlah anggaran perbaikan, pembangunan, dan perawatan jalan milik Kabupaten Semarang terdampak kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Kepala DPU Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro, mengungkapkan bahwa anggaran infrastruktur jalan di wilayah setempat dipangkas hampir Rp 9 miliar lebih.
“Hampir Rp 9 miliar terkena efisiensi anggaran ini, khususnya di pemeliharaan jalan, yang kedua ini air bersih. Lalu, ada arahan dari Pemkab Semarang agar ada efisiensi lagi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) itu sebesar Rp 10 miliar,” ungkapnya pada Senin, 24 Februari 2025.
Artinya, kata pria yang akrab disapa Kendro itu, total sudah ada sekitar Rp 19 miliar anggaran yang dipangkas dari sektor infrastruktur.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Kabupaten Semarang di tahun 2025 ini sudah tidak lagi menerima DAK karena jalan miliki Pemkab Semarang dinilai sudah mantap.
“Untuk itu, kami meminta maaf dan mohon pengertiannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Semarang karena Pemkab Semarang, harus mengikuti semua kebijakan dari pemerintah pusat,” kata Kendro.
Ia juga menambahkan bahwa Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat ini tengah mencari solusi untuk pemeliharaan kondisi jalan.
Selain pemeliharaan jalan, Kendro juga menjelaskan bahwa sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kabupaten Semarang seperti Bendungan Jragung dan Benteng Fort Willem I di Ambarawa juga terkena dampak dari pemangkasan anggaran.
“Karena sampai saat ini anggaran dari Kementerian PUPR masih terblokir. Lalu, kaitannya dengan masyarakat dari kelanjutan pembangunan Bendungan Jragung ini tentu ini ranahnya Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS), dan soal masyarakat yang terdampak khususnya warga di Kedung Glatik di Pringapus ini, tentu juga penanganannya anggarannya ikut terblokir,” terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa untuk pengerjaan akses jalan dan pengadaan air bersih di lokasi relokasi warga Dusun Kedung Glatik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, sampai saat ini belum selesai.
“Dan solusinya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak dari pembangunan Bendungan Jragung ini, adalah melalui sumur bor dan mata air, tentu mata air untuk kebutuhan mandi, dan air bor ini untuk kebutuhan konsumsi, ini adalah solusinya,” katanya.
Kepala DPU Kabupaten Semarang itu mengaku adanya efisiensi anggaran cukup mengganggu program-program pembangunan dan pemeliharaan yang sudah berjalan di Kabupaten Semarang.
“Kalau terganggu pasti ada dari diberlakukannya efisiensi anggaran ini, apalagi ini berlakunya di bulan Februari, di mana kami sudah melakukan lelang cepat di bulan Desember 2024, tentu ini terganggu. Kedua, ini belum ditemukannya solusi pemilihan program-program prioritas di ke-PU-an ini, mana yang harus di hold (tunda, red) dan mana yang prioritas,” paparnya.
Ia menyebut seluruh anggaran program pemeliharaan jalan di Kabupaten Semarang dipangkas 100 persen dengan angka mencapai Rp 5,7 miliar. Sementara untuk pembangunan dan peningkatan jalan, Kendo menyebut angka pasti pemangkasan anggarannya belum muncul.
Kepala DPU Kabupaten Semarang menyatakan bahwa pemeliharaan itu digunakan untuk jalan Kabupaten Semarang yang menjadi jalan penghubung ke jalan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), lalu untuk pemeliharaan jalan poros desa atau jalan Kabupaten Semarang.
“Yang jalan penghubung ini yang memang kami prioritaskan, lalu pemeliharaan jalan Kabupaten Semarang yang menghubungkan ke jalan Nasional. Lalu, jalan-jalan yang menghubungkan ke pusat-pusat lokasi wisata, dan jalan alternatif,” katanya.
“Makanya kami sebut, atas kebijakan ini jelas pelayanan publik khususnya untuk pemeliharaan jalan ini terganggu. Meski kami tegaskan, kami tetap perhatian dengan pemeliharaan jalan ini, karena kami pantau dan keliling terus untuk kondisi jalan di wilayah kita,” tandasnya. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkarjateng.id)
