DEMAK, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak kembali mengaktifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Hal ini, guna mengantisipasi adanya kasus Covid-19 varian omicron dan mempertahankan Demak pada level 1.
Untuk itu, Pemkab Demak melalui Satgas Covid-19 menggelar rakor melalui Vidcon Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 varian omicron di Kabupaten Demak, Rabu (9/2) di Ruang Percepatan Covid-19 Command Center yang dihadiri Bupati Demak, Eisti’anah, Wakil Bupati Ali Makhsun dan Forkopimda Demak. Rakor melalui zoom meeting juga diikuti OPD dan Forkopimcan se-Kabupaten Demak.
Kapolres Demak, AKBP Budi Adhi Buwono menyampaikan, untuk mengantisipasi adanya kasus Omicron diperlukan sinergitas antara Forkopimcam dan empat pilar. Selain itu, terdapat beberapa strategi meliputi perketat protokol kesehatan, percepatan vaksin, pelaksanaan 3T (tracing, tracking, treatment) dan pemberlakuan PPKM Mikro.
Waspada, Kasus Covid-19 Varian Omicron Ditemukan di Pati
“Mulai hari ini, PPKM Skala Mikro mulai diaktifkan. Saya minta seluruh elemen masyarakat mendukung. Forkopimcam dan empat pilar desa diharapkan mengecek kelengkapan sarana prasarana isoter di level desa,” kata Kapolres.
Dia juga meminta seluruh pihak bergerak dan menghilangkan ego sektoral. “Tidak ada yang lebih hebat. Kita gelorakan penegakan prokes melalui operasi yustisi, pembagian masker maupun edukasi masyarakat,” imbuhnya.
Hal serupa disampaikan oleh Bupati Demak, Eisti’anah, meski saat ini Kabupaten Demak berada di level 1, namun tidak boleh lengah. “Level 1 harus kita pertahankan. Agar aktivitas masyarakat lebih longgar, perekonomian berjalan lancar, anak-anak juga bisa sekolah,” lanjutnya.
Cegah Omicron, Bupati Jepara Rapatkan Barisan Satgas
Dirinya pun meminta agar sinergitas yang telah terjalin antara Pemkab Demak, TNI, Polri bisa ditindaklanjuti hingga level bawah, karena varian omicron lima kali lebih cepat menular daripada varian lain.
Sementara, Kejari Demak Suhendra menjelaskan, sesuai dengan Permendes Nomor 7 tahun 2021 disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana, baik alam maupun non alam.
“Sesuai Permendes, DD bisa dialokasikan untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Maka, saya minta kades bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk intensif untuk petugas. Namun pertanggungjawabannya harus jelas. Sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” ungkapnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
